Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP terkontraksi 5% per Juli 2024, dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 355,7 triliun menjadi hanya sebesar Rp 338 triliun. Setoran PNBP tujuh bulan pertama tahun ini sudah mencapai 68,7% dari target APBN 2024 sebesar Rp 492 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu penyebab turunnya setoran PNBP itu karena anjloknya penerimaan dari sisi PNBP SDA Migas sebesar 6,4% dari Juli 2023 sebesar Rp 68,9 triliun menjadi hanya sebesar Rp 645 triliun.
Pemicunya ialah lifting minyak bumi yang turun saat harga minyak global tengah tinggi di level US$ 79,7/barrel seperti untuk brent. Lifting minyak bumi itu turun akibat tertundanya onstream dan penyusutan produksi alamiah sumur migas yang tinggi, sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua.
“Kita semua tahu migas lifting kita turun. Walaupun harganya naik dan penyusutan produksi masing-masing sumur,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Kondisi ini diperburuk dengan setoran PNBP SDA Non Migas yang turun 21,8% dari Rp 87,4 triliun periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 68,4 triliun per Juli 2024. Sri Mulyani mengatakan, setoran PNBP jenis ini terkontraksi karena moderasi harga batu bara, dan penurunan volume produksi batu bara.
PNBP lainnya juga anjlok sebesar 10,5% dari Rp 96,2 triliun per Juli 2023 menjadi hanya sebesar Rp 86,2 triliun. Utamanya disebabkan penurunan hasil tambang yang sejalan dengan moderasi harga batu bara dan volume produksi. Selain itu adanya penurunan PNBP kementerian atau lembaga (K/L) karena adanya pendapatan yang tidak berulang pada 2024.
PNBP yang naik berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan atau setoran dividen dari BUMN senilai Rp 68,3 triliun, atau naik 13,4% dibanding Juli 2023 yang hanya Rp 60,2 triliun. Sri Mulyani mengatakan, setoran dividen ini utamanya berasal dari BUMN Perbankan yang mengalami peningkatan kinerja keuangan.
Di sisi lain, PNBP dari Badan Layanan Umum atau BLU juga masih tumbuh 18,2% dari Rp 32,9 triliun Juli 2023 menjadi Rp 50,7 triliun per Juli 2024. Berasal dari PNBP BLU Pendidikan dan Kesehatan, serta layanan Perbankan BLU yang meningkat. Sementara itu, pendapatan BLU Pengelola Dana, khususnya pendapatan pungutan ekspor sawit turun 11,2%. “Jadi ini BLU yang naik pendidikan, RS, dan juga BLU seperti di Kementerian Hukum dan HAM untuk visa paspor, kemudian polri untuk STNK dan SIM, itu semua dapatkan pendapatan yang dikelola BLU mereka,” ungkap Sri Mulyani.