Jasamarga mengelola Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi melalui anak usahanya PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (PT JPB). Pembangunan Tahap I merupakan pembangunan dari jalur Probolinggo-Besuki.
Proyek ini terbagi atas 3 Paket Pekerjaan Konstruksi yaitu Paket 1 (Gending-Kraksaan), Paket 2 (Kraksaan-Paiton) hingga Paket 3 (Paiton-Besuki).
Direktur Utama PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi Adi Prasetyanto mengatakan, PT JPB mencatat progres pembebasan lahan hingga September 2024 telah mencapai 97,87%. Ia menyebutkan, sesuai dengan Permenko Perekonomian No. 9 Tahun 2022, pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi difokuskan pada ruas Probolinggo-Besuki.
“Secara keseluruhan, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 175,78 Km terbagi menjadi dua Tahap Pembangunan. Tahap I yang menghubungkan Probolinggo-Besuki sepanjang 49,68 Km, dan Tahap II menghubungkan Besuki-Banyuwangi sepanjang 126,10 Km,” ujar Adi dikutip dari keterangan resmi, Sabtu, (5/10/2024).
Selain itu, pada pembangunan Tahap I ini akan memiliki tiga Gerbang Tol (GT), yaitu GT Kraksaan, GT Paiton, dan GT Besuki dan 3 buah simpang susun yaitu Simpang Susun (SS) Kraksaan, SS Paiton dan SS Besuki.
Jika pembebasan lahan sesuai dengan target, maka pengerjaan konstruksi untuk Segmen Gending-Kraksaan ditargetkan dapat selesai pada November 2024, dan untuk Segmen Kraksaan-Besuki ditargetkan selesai di Tahun 2025.
Dalam membangun jalan tol ini, PT JPB bersama kontraktor pelaksana serta konsultan pengawas dan konsultan pengendali mutu berkomitmen akan memastikan keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik hingga keselamatan lingkungan.
“PT JPB juga menjaga Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek ini, sebanyak mungkin menggunakan sumber daya setempat dalam pekerjaan, termasuk penyediaan tenaga kerja, peralatan serta bahan dalam negeri,” ungkap Adi.
Sebagai informasi, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi terbagi atas tujuh seksi. Yaitu Seksi 1 Gending-Kraksaan (12,88 Km), Seksi 2 Kraksaan-Paiton (11,20 Km), Seksi 3 Paiton-Besuki (25,60 Km), Seksi 4 Besuki-Situbondo (42,30 Km), Seksi 5 Situbondo-Asembagus (16,76 Km), Seksi 6 Asembagus-Bajulmati (37,45 Km), dan Seksi 7 Bajulmati-Ketapang (29,59 Km).
Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikelola oleh PT JPB selaku Badan Usaha Jalan Tol yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 96,33%, PT Brantas Abipraya (Persero) sebesar 3,65%, dan PT Waskita Toll Road sebesar 0,02%.
Gorengan tercatat memiliki kenaikan paling signifikan, yakni 6,7% dari sebelumnya 45% pada 2018 menjadi 51,7% pada 2023. Dari besaran persentase tersebut, tercatat penduduk Indonesia usia 6 tahun ke atas menyantap gorengan 1-6 kali seminggu.
Peningkatan konsumsi gorengan tentu saja membuat ancaman kematian semakin meningkat. Sebab, gorengan yang terkadang diproses dari tepung dan olahan minyak berulang berdampak ke kesehatan masyarakat. Salah satunya ancaman penyakit kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah.
Meningkatnya konsumsi gorengan masyarakat tak terlepas dari kemudahan memperoleh minyak goreng dan tepung terigu yang dalam sejarahnya baru terjadi pada dekade 1970-an.
Gorengan atau kegiatan menggoreng makanan sudah lazim dilakukan di Indonesia sejak awal abad ke-20. Hanya saja, kebiasaan itu sulit dilakukan sebab tepung dan minyak harganya mahal.
Barulah kebiasaan ini berubah tatkala muncul industri tepung dan minyak sawit di Indonesia. Pada 1970, pengusaha Sudono Salim memperkenalkan merek tepung pertama di Indonesia. Namanya Bogasari.
Menurut Richard Borsuk dan Nancy Chng dalam Liem Sioe Liong dan Salim Group (2016), hadirnya merek Bogasari membuat masyarakat Indonesia mudah menjangkau tepung. Tepung jadi lebih murah dan membuat penduduk terbiasa mengkonsumsi makanan olahan tepung.
Pada saat bersamaan, hadir pula merek-merek baru minyak goreng dari kelapa sawit yang menggantikan minyak kelapa. Sejarah mencatat pengusaha-pengusaha besar, seperti Sudono Salim dan Eka Tjipta Widjaja, memperkenalkan merek baru minyak goreng.
Sebut saja, seperti Bimoli, Kunci Mas, dan Filma. Semuanya kelak berperan penting dalam penyediaan minyak goreng selama Orde Baru. Bahkan, Bustanil Arifin dalam Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia (2004) menyebut, Bimoli pernah menguasai 75% pasar minyak goreng dalam negeri di era Orde Baru.
Pada akhirnya, peran pengusaha industri sawit dan tepung secara tidak langsung mengajari rakyat menikmati gorengan di tiap momen kehidupan. Masifnya tepung dan minyak goreng lantas membuat orang Indonesia makin terbiasa dengan gorengan.
Di dapur masyarakat, sudah ada tepung dan minyak goreng. Keduanya diolah menjadi gorengan, makanan yang bisa dilepaskan dari menu santapan harian masyarakat sekalipun mengancam kesehatan.
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daryono pun memperingatkan gempa dari dua zona megathrust, yakni Megathrust Selat Sunda dan Megathrust Mentawai-Siberut, tinggal tunggu waktu.
Alasannya, dua zona itu sudah lama tak mengalami gempa atau ada seismic gap, yakni lebih dari dua abad. Biasanya, gempa besar punya siklusnya sendiri dalam rentang hingga ratusan tahun.
Namun BMKG sendiri belum dapat memastikan kapan bencana alam itu akan terjadi. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut pihaknya terus membicarakan isu ini agar masyarakat bersiap menghadapi efek dari megathrust di Indonesia.
“Sebetulnya isu megathrust itu bukan isu yang baru. Itu isu yg sudah sangat lama. Tapi kenapa BMKG dan beberapa pakar mengingatkan? Tujuannya adalah untuk ‘ayo, tidak hanya ngomong aja, segera mitigasi (tindakan mengurangi dampak bencana),” ujar Dwikorita, dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (5/10/2024).
“Jadi tujuannya ke sana; mitigasi dan edukasi, persiapan, kesiapsiagaan,” imbuh dia.
Dwikorita melanjutkan pihaknya sudah melakukan berbagai langkah antisipasi megathrust. Pertama, menempatkan sensor-sensor sistem peringatan dini tsunami InaTEWS menghadap ke zona-zona megathrust.
“InaTEWS itu sengaja dipasang untuk menghadap ke arah megathrust. Aslinya tuh di BMKG hadir untuk menghadapi, memitigasi megathrust,” jelasnya.
Kedua, edukasi masyarakat lokal dan internasional. Salah satu bentuk nyatanya adalah mendampingi pemerintah daerah (pemda) buat menyiapkan berbagai infrastruktur mitigasi, seperti jalur evakuasi, sistem peringatan dini, hingga shelter tsunami.
Selain itu, bergabung dengan Indian Ocean Tsunami Information Center, yang juga berkantor di kompleks BMKG. Komunitas ini bertujuan buat mengedukasi 25 negara di Samudra Hindia dalam menghadapi gempa dan tsunami.
“Kami edukasi publik bagaimana menyiapkan masyarakat dan pemda sebelum terjadi gempa dengan kekuatan tinggi yang menyebabkan tsunami,” kata dia.
Ketiga, mengecek secara berkala sistem peringatan dini yang sudah dihibahkan ke pemda.
“Sirine [peringatan tsunami] harusnya tanggung jawab pemerintah daerah, hibah dari BNPB, hibah dari BMKG, tapi pemeliharaan dari pemerintah daerah, kan otonomi daerah. Ternyata sirine selalu kita tes tanggal 26 [tiap bulan], kebanyakan bunyi tapi yang macet ada,” bongkarnya.
Keempat, menyebarluaskan peringatan dini bencana. Menurut Dwi, jika masyarakat harus siap, berarti harus ada penyebarluasan informasi. “Kami dibantu Kominfo,” pungkasnya.
Sejauh ini, di 2025, ada beberapa hal yang akan mengalami perubahan harga hingga kenaikan maupun perubahan kebijakan, seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, penambahan Objek Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), kenaikan iuran BPJS Kesehatan, potensi kenaikan harga gas Elpiji, dan potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Tak hanya itu saja, ada penambahan lainnya yakni penerapan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang akan dikenakan PPN hingga penerapan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Berikut daftar kenaikan yang akan terjadi di 2025.
1. PPN Naik menjadi 12%
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada pertengahan Agustus lalu mengatakan bahwa kenaikan tarif itu telah jelas menjadi amanat Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
“Kan undang undangnya sudah jelas ya. Kecuali ada hal yang terkait dengan Undang-undang, kan tidak ada,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Pemerintah pun telah melakukan simulasi penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada awal 2025. Namun, untuk penerapannya masih tergantung keputusan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Sudah kita simulasikan plus minusnya, kira-kira potensinya berapa, kemudian dampaknya ke sektor usaha, itu sudah,” kata Susiwijono di kantornya, Jakarta, Senin (5/8/2024).
Sesuai ketentuan UU HPP pengenaan tarif PPN 12% itu diamanatkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Namun, karena ada permintaan dari sektor usaha, khususnya pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia supaya ditunda, simulasi itu dilakukan untuk melihat dampaknya.
“Kalau dampak potensinya kan gampang hitungnya, naik dari 11% ke 12% itu kan berarti naik 1%, 1 per 11 itu kan katakan 10% total PPN kita realisasi setahun Rp 730-an triliun, berarti kan tambahnya sekitar Rp 70-an triliun,” tegas Susiwijono.
“Hitung dengan dampak ekonominya kira-kira kalau dengan itu bagaimana, nanti kemampuan bisnis serta sektor industri kita dan sebagainya, tinggal disandingkan,” ungkapnya.
Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemberlakuan pajak PPN 12% pada 2025 masih menunggu keputusan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sri Mulyani berharap kenaikan ini tidak terjadi karena akan berdampak kepada kenaikan harga lagi dan membuat daya beli masyarakat makin terpuruk
“Kami terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan presiden terpilih,” kata Sri Mulyani, Selasa (27/8/2024).
Menurutnya, ada beberapa hal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang masih harus dikoordinasikan dengan tim presiden terpilih. Baik dari sisi penerimaan, maupun belanja negara.
2. Penambahan Objek Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)
Tak hanya kenaikan PPN menjadi 12%, pengenaan cukai atas barang berpotensi bertambah di 2025. Adapun cukai baru yang bakal dikenakan yakni cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).
Dalam Buku Nota II Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, rencananya objek MBDK akan dikenakan cukai pada 2025. Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada (MBDK) dikenakan untuk menjaga kesehatan masyarakat.
Pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar tahun depan sebesar Rp 244,2 triliun atau tumbuh 5,9%. Pemerintah juga menargetkan barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan.
Usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 serta dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025.
Dalam RUU pasal 4 ayat 6 disebutkan “Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan atas barang kena cukai meliputi:
a. hasil tembakau;
b. minuman yang mengandung etil alkohol;
c. etil alkohol atau etanol;
d. minuman berpemanis dalam kemasan
Munculnya barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan ini di luar dugaan mengingat pemerintah sebelumnya lebih gencar mewacanakan akan mengenakan cukai pada plastik. Ketentuan cukai plastik bahkan sudah dimuat dalam APBN 2024.
“Pemerintah juga berencana untuk mengenakan barang kena cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di tahun 2025. Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/ atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula,” tulis RAPBN 2025.
Cukai sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi strategis, baik sebagai penghimpun penerimaan negara (revenue collector) maupun sebagai pengendali eksternalitas negatif.
Oleh karena itu, dalam setiap perumusan kebijakan tarif cukai, pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek yang dikenal 4 Pilar Kebijakan yaitu pengendalian konsumsi (aspek kesehatan), optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan peredaran rokok ilegal.
Saat ini, pengenaan cukai baru atas terdiri tiga objek pengenaan yakni cukai hasil tembakau (rokok), etil alkohol (etanol), dan minuman yang mengandung etil alkohol.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan rencana pengenaan cukai tersebut masih harus dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Iya memang itu (cukai minuman berpemanis) yang akan kita coba bahas nanti dengan DPR, yang lain memang enggak,” ujar Febrio di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jumat (16/8/2024).
2. Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Iuran BPJS Kesehatan dikabarkan akan naik pada 2025. Sebagaimana dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah belum membahas besaran tarif iuran yang akan naik itu.
“Belum kita bahas antar kementerian terkait,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (9/8/2024).
Sebagaimana diketahui, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberikan sinyal kenaikan besaran iuran itu hanya untuk kelas I dan II.
Kenaikan tarif iuran itu akan diterapkan menjelang pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024.
“Bisa, (iuran) bisa naik. Dan saat ini sudah waktunya juga naik,” katanya di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (8/8/2024).
Sementara itu, dia memastikan iuran peserta kelas III tidak akan berubah karena peserta tersebut umumnya merupakan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Kalau kelas III gak akan naik. Kelas III itu kan, mohon maaf, umumnya PBI kan kelas 3,” tegasnya.
Sayangnya, Ghufron belum mengungkapkan kapan tepatnya besaran iuran BPJS Kesehatan akan naik. Namun, dia memastikan kebijakan ini bakal diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Dalam kesempatan ini, Ghufron juga menegaskan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan dibuat single tarif. Artinya, setiap kelas peserta bakal tetap membayar sesuai dengan porsinya.
3. Potensi Kenaikan BBM
Pemerintah berencana memangkas subsidi BBM pada tahun 2025 mendatang. Jika benar demikian, maka masyarakat harus bersiap untuk kenaikan tarif BBM di tahun depan.
Rencana kebijakan ini terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah mendorong dilakukannya pengendalian kategori konsumen untuk BBM jenis Pertalite dan Solar.
Peningkatan konsumsi BBM ditambah harga jual yang berada di bawah harga keekonomian mengerek beban subsidi dan kompensasi. Selain itu, penyaluran BBM Subsidi saat ini dinilai kurang tepat pasalnya lebih banyak dinikmati mayoritas rumah tangga kaya.
Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi Solar dan Pertalite sebesar 17,8 juta KL per tahun.
“Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp 67,1 triliun per tahun,” demikian dikutip dari Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, Jumat (24/5/2024) lalu.
4. Potensi Kenaikan Harga Gas Elpiji
Dalam RAPBN 2025 disebutkan jika subsidi LPG Tabung 3 Kg hanya mencapai Rp 87,6 triliun atau naik tipis 2,3% dari outlook 2024 sebesar Rp 85,6 triliun. Kenaikan tipis ini mengindikasikan adanya langkah pembatasan penerima.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan pemerintah berencana untuk merubah skema pemberian subsidi pada produk gas tabung 3 kg atau gas melon menjadi BLT.
Namun, Ia menyebut rencana ini masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama DPR. Dia menyebut jika selama ini penerima susbidi LPG 3 kg dinikmati 80% masyarakat mampu.
Meski begitu, menurutnya perubahan skema subsidi gas melon ini diperkirakan baru akan diuji coba pada akhir 2025 mendatang. Sehingga jika benar nanti skema pemberian subsidi diganti, langkan ini baru bisa berjalan pada 2026 mendatang.
Sebab nantinya pemberian subsidi LPG 3 kg ini akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan betul siapa penerima yang berhak dan yang tidak. Padahal, saat ini menurut Eddy masih ada yang perlu dibenahi dari DTKS saat ini agar pemberian bantuan lebih tepat sasaran.
“Sekarang kan (pemberian bansos) acuannya adalah DTKS. Makanya kenapa proses ini memakan waktu, karena harus mempersiapkan infrastruktur untuk peng-transferannya. Karena setiap penerima itu harus memiliki rekening bank. Diperhitungkan kurang dari 5% itu tidak memiliki rekening bank karena ada di pelosok sekali, itu bagaimana dengan pemberiannya,” ucapnya.
Tentunya, jika subsidi gas Elpiji 3 kg dialihkan, maka ada potensi kenaikan harga yang cukup tinggi. Komisi VII DPR RI mengungkapkan harga asli atau harga keekonomian dari tabung LPG tersebut.
“Di dalam setiap tabung LPG 3 kg, ada subsidi pemerintah Rp 33 ribu. Jadi kalau harganya sekarang adalah katakan saja Rp 20 ribu deh harganya, artinya kan keekonomiannya Rp 53 ribu kan? Kurang lebih kalau keekonomiannya seperti itu,” ujar Soeparno kepada CNBC Indonesia.
Diperkirakan nilai subsidi LPG 3 kg mengalami pembengkakan beberapa tahun ke depan. Sebab asumsi antara DPR dengan pemerintah menyetujui adanya peningkatan konsumsi LPG di Indonesia pada tahun 2025 mendatang.
5. IPL Apartemen Akan Dikenakan PPN
Ada kabar kalau Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) pada rumah susun dan apartemen akan dikenakan PPN. Hal ini bermula dari surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan wilayah Jakarta Barat mengenai sosialisasi pengelola apartemen.
Dari surat yang diterima CNBC Indonesia, terpantau ada 19 apartemen yang masuk ke dalam daftar undangan, mulai dari PSSRS Komersial Campuran Seasons City Jakarta, Apartemen Grand Tropic, Apartemen Menara Latumeten hingga Apartemen Maqna Residence.
Dalam surat tersebut, akan dilakukan kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat.
“Sehubungan dengan adanya kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat, dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal Kamis, 26 September 2024 waktu 09.00 s.d. selesai,” tulis undangan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Farid Bachtiar dikutip Rabu (25/9/2024).
Mengenai surat tersebut, Kalangan penghuni rumah susun dan apartemen keberatan. Ketua Umum Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta menilai kebijakan itu tidak tepat karena banyak penghuninya merupakan kalangan menengah yang saat ini daya belinya tengah terganggu.
Polemik pengenaan PPN untuk IPL menemui titik terang setelah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) bertemu dengan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yakni Muh. Tunjung Nugroho, Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya di Kantor Ditjen Pajak, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.
Kedua pihak membahas status dan aliran dana IPL warga rumah susun/apartemen sampai akhirnya dibelanjakan.
Ketua P3RSI Adjit Lauhatta menyampaikan besaran IPL (per meter per segi) ditentukan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) PPPSRS. Berapa dana urunan (IPL) itu disesuaikan dengan rencana anggaran program kerja tahunan. Setelah itu baru berapa besaran IPL itu diputuskan. Jadi, sejak awal PPPSRS memang tidak cari untung dari IPL.
Dana IPL itu lalu ditampung dalam rekening Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembiayaan pengelolaan dan perawatan gedung.
Dengan demikian, dalam kegiatan penampungan dana IPL dari warga ke PPPSRS itu tidak ada pelayanan jasa di situ. Karena itu, IPL tidak tidak memenuhi unsur pertambahan nilai.
Pembentukan PPPSRS merupakan amanah UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun untuk mengurusi pengelolaan Benda Bersama, Tanah Bersama, dan bagian bersama. Dan untuk mengelolanya, PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk Badan Pengelola profesional.
“Untuk mengelola dan merawat gedung serta berbagai fasilitasnya, tentunya dibutuhkan biaya besar. Sesuai amanat undang-undang biaya pengelolaan tersebut akan ditanggung renteng oleh pemilik dan penghuni rumah susun secara proporsional, dalam bentuk IPL yang merupakan dana urunan warga dan ditampung di rekening PPPSRS, seperti layaknya RT/RW,” kata Adjit.
Sementara itu, Ketua PPPSRS Kalibata City, menampung aspirasi warga rumah susun. Sebagai catatan, Kalibata City yang jumlah unitnya sekitar 13 ribu itu merupakan rumah susun subsidi.
“Selain pemilik, banyak juga penyewa yang tinggal di apartemen Kalibata City dengan alasan agar lebih hemat, karena kantornya di tengah kota Jakarta. Daripada mereka cicil rumah di Bogor atau Tangerang, dimana biaya transportasinya lebih mahal. Hingga kasihan kalau mereka ada tambah pajak (PPN) dari IPL,” kata Musdalifah.
6. Tarif KRL Berbasis NIK
Polemik di 2025 kembali muncul pada awal September lalu, di mana pemerintah berencana mengubah skemasubsidi Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 2025.
Kebijakan ini akan berdampak pada jutaan warga Indonesia yang mengandalkan KRLsebagai modatransportasi utama.
Pemerintah menjelaskan skema baru tersebut diharapkan bisa membuat subsidi PSOtepat sasaran. Anggaran belanja Subsidi PSOpada 2025 dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 4,79 triliun.
Anggaran sebesar itu digunakan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.
“Guna memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan,” ungkap Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal saat dikonfrmasiCNBCIndonesia, Kamis (29/8/2024).
Namun, Kementerian Perhubungan memberikan informasi terbaru soal penerapan subsidi KRL Jabodetabek, menjadi berbasis NIK mulai tahun 2025.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengungkapkan pemerintah masih menggodok kebijakan tersebut.
“Masih dalam pembahasan lintas sektoral,” ungkap Adita kepada CNBC Indonesia, Jumat (4/10/2024).
Soal batal atau tidak, Adita hanya menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Yang jelas tidak akan diimplementasikan dalam waktu dekat,” tegasnya.
Mengutip South China Morning Post, pihak berwenang mengumumkan pada akhir September lalu bahwa upah minimum untuk 356.000 pembantu rumah tangga asing di Hong Kong telah dinaikkan dari HK$4.870 (Rp 9,7 juta) menjadi HK$4.990 (Rp 10 juta), sementara tunjangan makanan sebesar HK$1.236 (Rp 2,4 juta) tetap tidak berubah.
Jumlah baru tersebut akan diberlakukan untuk semua kontrak yang ditandatangani pada atau setelah hari Sabtu (28/9).
“Dalam tinjauan tahun ini, kami telah mempertimbangkan dengan saksama kondisi ekonomi umum dan pasar tenaga kerja Hong Kong selama setahun terakhir, serta prospek ekonomi jangka pendek Hong Kong,” kata seorang juru bicara pemerintah.
Menurut aturan yang berlaku, majikan wajib memberi makan pembantu rumah tangga asing. Mereka juga dapat memilih untuk memberikan tunjangan sebagai gantinya. Jumlahnya tetap tidak berubah pada HK$1.236 (Rp 2,4 juta) per bulan.
Meski sudah ada kenaikan gaji sebesar 2,5 persen, kelompok pembantu rumah tangga mengatakan angka tersebut masih jauh di bawah tuntutan mereka, yakni sekitar HK$6.000 (Rp 12 juta) belum termasuk uang makan.
“[Kenaikan] itu tidak adil dan mengabaikan kontribusi kami terhadap ekonomi dan masyarakat Hong Kong,” kata Sringatin, Sekretaris Serikat Buruh Migran asal Indonesia.
“Ini langkah terbaru pemerintah Hong Kong yang memperlakukan kami seperti budak dengan kenaikan upah yang sangat kecil. Kami menghadapi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan transportasi,” paparnya.
Namun Thomas Chan Tung-fung, ketua Serikat Pekerja Hong Kong, mencatat kenaikan 2,5 persen itu melebihi laju inflasi yang mencapai 1,7 persen pada 2023.
“Meskipun pekerja jelas ingin mendapatkan lebih banyak, argumen tersebut menjadi bumerang bagi mereka jika mereka mengutip inflasi sebagai alasannya,” katanya.
Para pekerja mendapatkan sebagian besar kebutuhan mereka seperti makanan, perumahan, dan transportasi, sehingga inflasi memiliki dampak langsung yang minimal terhadap mereka.
“Satu-satunya biaya langsung yang mungkin mereka hadapi adalah jika mereka ingin membeli beberapa potong pakaian, tetapi menurut angka bulan Agustus, harga pakaian tersebut sebenarnya turun,” katanya.
Eman Villanueva, juru bicara kelompok Mission For Migrant Workers, berpendapat bahwa meskipun kenaikan gaji sebesar 2,5 persen mungkin tampak signifikan bagi sebagian orang, hal itu masih jauh dari upah layak.
“Gaji minimum itu hampir tidak cukup untuk menghidupi keluarga beranggotakan lima orang… [termasuk] membayar sewa, biaya sekolah, perawatan kesehatan, utilitas… dan dalam beberapa kasus, itu bahkan tidak cukup,” katanya.
Ia menambahkan bahwa para pembantu juga bekerja sangat berbeda dari angkatan kerja lainnya. Survei terbaru menunjukkan bahwa pekerja domestik bekerja rata-rata 12 dan 16 jam sehari.
“Jadi jika Anda melihatnya dari perspektif itu, maka saya rasa tidak ada keraguan bahwa upah kami terlalu rendah,” kata Villanueva.
“Saat ini sedang dibahas konvensi untuk mengatasi dan mengakhiri polusi plastik. Itu hasil Keputusan United Nation Environment Assembly (UNEA) kelima. Jadi keputusannya bagaimana melakukan end to plastic pollution. Saat ini juga sedang dibahas antara government negosiasi komitenya,” ujar dia dalam Road to CNBC Awards 2024 Best Company in Recycling and Waste Management, Jumat (4/10/2024).
Dalam forum tersebut, ungkap Alue negara-negara menyepakati untuk mengakhiri polusi plastic di lautan. Apalagi permasalahan ini semakin meluas dari tahun ke tahun dan harus diatasi secara global.
“Keempat polusi plastik bisa lintas batas, terutama plastik di lautan sehingga disarankan di UNEA ini ada full cycle dari sirkular ekonomi, terutama plastik. Sehingga harus ditangani secara serius sehingga diusulkan konvensi itu yang nanti penanganannya lebih ke legally bundling,” jelas Alue.
Dia menambahkan jika konvensi tersebut disepakati, Indonesia akan ambil bagian dengan menyiapkan infrastruktur, kelembagaan, pendanaan, dan sebagainya.
“Supaya kita menghindari, terutama untuk negara kita sendiri. Kita tidak ingin sampah, terutama plastik karena ini yang berbahaya, itu menyebabkan polusi daratan kemudian perairan lautan kita,” pungkas Alue.
Diketahui Indonesia punya prestasi yang buruk dalam hal pencemaran laut. Menurut data UNEP, Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar kedua setelah China.
Setiap tahun Indonesia menghasilkan 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola, dan 1,29 juta ton di antaranya berakhir di laut. Sementara China menyumbang 3,53 juta ton sampah per tahun.
Offline Backup ini hanya bisa diakses oleh para pengguna premium. Mereka bisa mendengarkan lagu secara offline, dikutip dari Tech Crunch, Jumat (4/10/2024).
Fitur akan diperbarui secara otomatis dengan berdasarkan history lagu apa saja yang baru saja didengarkan.
Spotify memanfaatkan cache lokal pada perangkat pengguna untuk fitur ini. Tujuannya memberi lebih banyak lagu yang bisa diputar secara offline, dari lagu yang baru diputar dan beberapa lagu dalam antrean untuk didengarkan.
Pengguna hanya bisa mengaksesnya setelah mengaktifkan fitur ini. Selain itu juga harus sudah mendengarkan lima lagu berturut-turut sebelum ter-download otomatis untuk akses offline.
Playlist Offline Backup tidak bisa diakses saat keadaan online. Spotify mengatakan daftar putarnya baru akan muncul di layar beranda saat perangkat tidak terhubung dengan internet.
Spotify diketahui tengah mengembangkan fitur khusus penggunaan secara offline. Sebelumnya telah diumumkan CEO Spotify Daniel Ek tahun lalu, perusahaan menguji fitur bernama Offline Mix.
Namun tidak diketahui apakah Offline Backup termasuk ke dalam fitur tersebut. Selain itu belum ada informasi soal Offline Mix dihadirkan ke semua pengguna atau tidak.
Fitur mendengarkan saat offline sudah dimiliki pesaing Spotify, Youtube Music. Offline Mixtape di dalam platform bukan hanya untuk mendengarkan lagu namun juga bisa mengunduh otomatis lagu yang disukai.
Youtube Music juga memiliki fitur Smart Download. Saat diaktifkan fitur bisa mengunduh otomatis hingga 500 lagu dalam playlist yang berbeda.
Head of Sustainability and Corporate Affairs of Unilever Indonesia Nurdiana Darus menjelaskan, upaya penyediaan bank sampah tentu bukan perkara mudah. Pertama, Unilever Indonesia mengaku sempat kesulitan mendapatkan pasokan material daur ulang pasca konsumen (post consumer recycle resin/PCR). Apalagi, harga PCR biasanya lebih mahal dibandingkan harga virgin plastic atau plastik baru.
“Salah satu penyebabnya adalah karena keberadaan ongkos penanganan sampah,” ujar dia dalam Road to CNBC Awards 2024 Best Company in Recycling and Waste Management, Jumat (4/10/2024).
Maklum saja, pada umumnya sampah perlu dipilah, dicuci, dibersihkan, dan dikeringkan. Selain itu, sampah juga perlu dikirim untuk kemudian didaur ulang. Hal-hal demikian tentu membutuhkan biaya. Sayangnya, sejauh ini biaya ongkos tersebut belum efisien.
Seandainya proses pemilahan sampah dilakukan di rumah atau sebelum diantarkan ke bank sampah, ada kemungkinan biaya bisa ditekan. Ini mengingat, sampah yang diantar ke bank sampah masih dalam kondisi kering.
Lantas, jika harga PCR bisa bersaing dengan virgin plastic, diharapkan pada masa mendatang banyak pelaku usaha yang memanfaatkan plastik kemasan daur ulang untuk kebutuhan operasionalnya.
Tantangan kedua adalah perlunya mendorong perubahan perilaku masyarakat. Hal ini jelas sulit karena menyangkut dengan kultur di lingkungan masyarakat setempat. Maka dari itu, dia berharap proses pemilahan sampah dapat dilakukan sejak dari rumah.
“Berkaitan dengan perubahan perilaku, kami juga berharap, kalau konsumen itu berbelanja produk-produk di marketplace, maka bisa memulai membeli produk-produk dari produsen yang memiliki komitmen dan program-program nyata berkelanjutan,” ungkap dia.
Sementara itu, tantangan ketiga berkaitan dengan pelarasan kebijakan atas daur ulang sampah. Di level global, Unilever turut ikut serta mendorong perjanjian plastik global atau Global Plastic Treaty.
Perjanjian ini mendefinisikan aturan main dari tiap negara dan dari pihak produsen. Dengan begitu, pemerintah dan pihak swasta bisa sama-sama menjalankan program-program terkait daur ulang sampah secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu mengungkapkan, dengan pertumbuhan konsumsi listrik yang cukup tinggi, termasuk adanya industri-industri baru di beberapa daerah, maka tak akan ada lagi kelebihan pasokan listrik alias oversupply listrik.
“Dengan growth (konsumsi listrik) yang cukup tinggi ini (oversupply listrik) akan teratasi dalam waktu dekat ya,” beber Jisman di Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Jisman pun memastikan kondisi pasokan listrik yang saat ini masih berlebih akan teratasi pada tahun 2025 mendatang.
“Tahun depan sudah selesai itu (kondisi oversupply listrik),” tegasnya.
Sebelumnya, Jisman juga pernah membeberkan bahwa hingga awal tahun 2024 lalu wilayah Jawa-Bali masih mengalami kelebihan pasokan listrik hingga 4 Giga Watt (GW).
“Oversupply Jawa-Bali masih ada 4 GW jadi beberapa pembangkit di dua hingga tahun ke depan diupayakan agak mundur jadwal operasi (COD) supaya ketersediaan listrik tidak semakin bertumpuk dan PLN tidak lebih suffer,” jelasnya pada Konferensi Pers Kinerja Ditjen Gatrik Kementerian ESDM, Kamis (18/10/2024).
Dia mengungkapkan hal itu bermula dari peluncuran program pembangunan pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW) yang dimulai sejak Mei 2015. Walaupun begitu, Jisman mengatakan pertumbuhan listrik sudah mencapai 5-6%.
“Di mana pertumbuhan konsumsi listrik kami asumsikan 7 hingga 8%. Namun dengan adanya pandemi, asumsi tersebut tidak tercapai. Sehingga kondisi oversupply ini bisa teratasi dalam 2-3 tahun ke depan, harus kita antisipasi di Jawa Bali,” tambahnya.
Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, realisasi konsumsi listrik di Indonesia sepanjang tahun 2023 melesat 14% lebih tinggi ketimbang tahun 2022.
Kementerian ESDM mencatat realisasi konsumsi listrik tahun 2023 menembus 1.337 kWh per kapita atau naik hingga 14% dibandingkan konsumsi listrik pada tahun 2022 sebesar 1.173 kWh per kapita.
Adapun, realisasi konsumsi listrik pada tahun 2023 tercatat melampaui target, yang mana target konsumsi listrik pada tahun 2023 sebelumnya dipatok sebesar 1.336 kWh per kapita.
Meningkatnya konsumsi listrik dari tahun ke tahun itu menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Faktor pendorong dari peningkatan konsumsi listrik di Indonesia diikuti pula dengan meningkatnya kebutuhan akan listrik masyarakat.
Dengan begitu, pemerintah mematok target konsumsi listrik dalam negeri untuk tahun 2024 sebesar 1.408 kWh per kapita.
Sebanyak 300 personel yang dikenal sebagai Warriors YOK KITA GAS mendapatkan pelatihan khusus untuk mengelola sampah organik dan anorganik secara berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya, mereka bertugas selama tiga hari mulai tanggal 27 hingga 29 September 2024, dengan fokus utama pada pemilahan, pengumpulan, dan pengelolaan sampah.
Selama perhelatan MotoGP Mandalika, 22.560 kilogram sampah berhasil terkumpul dengan rincian 6.715 kilogram sampah organik dan 15.845 kilogram sampah anorganik. Pengelolaan sampah ini membantu menjaga kebersihan area sirkuit sekaligus berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.
Melalui kegiatan pengelolaan sampah ini, emisi gas metan (CH₄) yang berhasil dikelola mencapai 3.163,94 kilogram, sementara emisi gas karbon dioksida (CO₂) yang berhasil dikelola mencapai 7.830,74 kilogram.
BRI juga memperkenalkan inovasi berbasis teknologi dalam program Tukar Botolmu Raih Poinmu melalui penyediaan dua unit Reverse Vending Machine (RVM) untuk daur ulang botol plastik. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pengunjung akan pentingnya daur ulang, dengan memberikan insentif dalam bentuk poin yang dapat ditukar dengan saldo e-wallet.
Sejak 27 hingga 29 September 2024, terkumpul sebanyak 65,56 kilogram botol plastik. Keberhasilan program ini juga berdampak positif terhadap pengurangan jejak karbon, dengan penurunan emisi sebesar 347.094 gram atau setara dengan menyelamatkan lahan seluas 55,39m2.
Program ini tidak hanya menjadi ajang edukasi bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitar Sirkuit Mandalika.
Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengatakan bahwa BRI berkomitmen penuh dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.
“Program BRI Peduli YOK KITA GAS merupakan bagian dari upaya nyata kami untuk memastikan bahwa event besar seperti MotoGP Mandalika tidak hanya menjadi ajang olahraga internasional, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi lingkungan,” jelasnya dikutip dari siaran pers, Jumat (4/10/2024).
Dia menegaskan komitmen BRI dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pada perhelatan besar seperti MotoGP Mandalika 2024 merupakan wujud nyata dari kontribusi korporasi terhadap pencapaian SDGs. Melalui berbagai program yang dijalankan, BRI berharap dapat terus mendorong perubahan dalam pengelolaan lingkungan dan memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat serta ekosistem.
“Kami percaya bahwa melalui edukasi, pelatihan, dan penerapan teknologi seperti Reverse Vending Machine, BRI dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam hal pengelolaan sampah dan pengurangan emisi karbon. Inisiatif ini juga memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal, karena sampah yang dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan secara lebih ekonomis,” tambahnya.
