Presiden Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto tidak akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait demo ricuh yang terjadi di berbagai daerah pada akhir Agustus lalu. Presiden mempercayakan hal tersebut kepada enam Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) yang telah membentuk tim independen pencarian fakta atas peristiwa tersebut.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra usai menemui Presiden setelah pelantikan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
“Presiden menyambut baik pembentukan Tim Independen Pencari Fakta yang dilakukan oleh enam Lembaga Negara Hak Asasi Manusia (LNHAM). Presiden mempersilakan tim itu bekerja secara independen, transparan, dan objektif,” kata Yusril.
Yusril menjelaskan enam LNHAM tersebut akan menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat undang-undang. Struktur keanggotaannya pun dipilih melalui seleksi yang ketat.
“Mereka menjalankan tugas dan kewenangannya secara independen. Keenam lembaga itu adalah lembaga negara, bukan lembaga pemerintah,” katanya.
Karena itu, menurut Yusril, independensi dan kedudukan enam LNHAM ini lebih kuat dibanding TGPF yang dibentuk melalui keputusan presiden (Keppres).
Sebagai informasi, enam LNHAM telah membentuk Tim Independen Pencarian Fakta untuk mengusut demo ricuh pada akhir Agustus 2025. Aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan itu terjadi di Jakarta dan sejumlah wilayah lain, hingga menyebabkan korban jiwa.