Rencana Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan mengemuka, setelah digaungkan oleh adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Namun, anggaran pembentukannya belum jelas.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum bisa memastikan apakah anggaran pembentukan kementerian yang akan dipisahkan dari Kementerian PUPR itu akan tersedia pada 2025. Ia hanya menegaskan, pembahasan RAPBN 2025 masih berlangsung dengan Komisi XI DPR.
“Itu nanti di Komisi XI nanti ya,” kata Sri Mulyani saat ditemui di kawasan Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (2/9/2024).
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas juga belum memasukkan pembentukan Kementerian Perumahan ataupun Badan Penerimaan Negara dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan mengatakan, meski belum masuk RKP, bisa saja Kementerian Perumahan betul-betul direalisasikan Prabowo.
Sebab, pemerintah juga sebetulnya telah mendesain strategi untuk membangun 10 kota besar seperti di Jakarta, atau Singapura, untuk mendongkrak aktivitas bisnis sektor jasa, demi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru menuju Indonesia Emas 2045.
“Di samping industrialisasi ya yang mungkin mengolah barang, produksi barang, tapi untuk tren negara-negara besar kalau kita perhatikan sekarang jasa kontribusinya besar, dan itu biasanya berpusat di kota-kota yang sifatnya big cities, Jakarta lah kita lihat kan maju karena dia big city,” ujar Scenaider di Gedung DPD RI, Jakarta.
“Makanya kita mungkin kalau bisa bikin 10 seperti Jakarta, 10 seperti Singapura, jadi ikut kontribusi source of growthnya untuk capai cita-cita kita ke depan,” tegasnya.
Melalui pembentukan Kementerian Perumahan itu tentu pembangunan juga akan semakin terfokuskan pada lima tahun pemerintahan Prabowo. Namun, Sceneider mengingatkan, pembentukan kementerian baru itu sepenuhnya ranah Prabowo, karena hingga saat ini belum ada pengalokasian anggaran untuk pembentukan kementerian atau lembaga baru itu.
“Soal kabinet itu kan bagaimana strategi presiden terpilih itu hanya cara eksekusi bagai mana lebih baik. Kalau pembahasannya ya belum, secara formalitas di pembahasan anggaran belum pernah,” ujar Sceneider.
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, nantinya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dipecah, sehingga Kementerian PU dan Kementerian Perumahan akan berdiri masing-masing.
“Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu,” ujar Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, dikutip Detikcom, Minggu (1/9/2024).
Menurut Hashim pembentukan Kementerian Perumahan sebagai komitmen Prabowo-Gibran untuk menggenjot perumahan. Selain itu untuk menopang program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.
Program ini terdiri atas pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan. “Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. Konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!,” ujarnya.
Hashim mengatakan, langkah ini diharapkan dapat mendorong pengembangan UMKM di daerah, sekaligus menciptakan middle class atau kelas menengah baru. Hal ini juga sebagai salah satu langkah dalam merespons jumlah kelas menengah RI yang berkurang drastis.
“Ada statement dari pemerintah, kelas menengah Indonesia berkurang kurang lebih 9 juta orang. Prabowo-Gibran ingin kembangkan dan ingin membesarkan kelas menengah kita. Dan ini akan dari UMKM, BUMDes, ini akan jadi nanti salah satu penggerak. Nah angka itu adalah angka tahunan ya, 2 juta rumah setiap tahun di pedesaan,” ujarnya.
Sedangkan untuk mencapai target pembangunan 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Misalnya untuk di DKI Jakarta sendiri, program ini akan membidik kerja sama dengan PD Pasar Jaya.
“Kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara akan nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat. Antara lain, 153 pasar milik PD Pasar jaya, milik DKI, itu nanti kita akan gandeng, kita akan bekerja sama, pemerintah pusat, Perumnas misalnya, kerjasama, kita akan nanti kita kembangkan,” katanya.
Saat itu ia juga menyinggung pembentukan BPN oleh Prabowo. Hashim mengklaim bahwa Prabowo juga telah menyetujui pembentukan badan tersebut. Ia juga menekankan kalau badan baru ini bukan sebagai langkah bagi-bagi kursi, melainkan meningkatkan penerimaan negara.
“Mungkin direktorat jenderal PNBP dan bea cukai ini nantinya fokusnya untuk penerimaan negara,” kata dia.