Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyebut kemerdekaan Timor Leste sebagai hadiah untuk dunia karena membuktikan bahwa konflik dapat diselesaikan melalui negosiasi. Pernyataan ini disampaikan bertepatan dengan peringatan 25 tahun referendum bersejarah yang memisahkan Timor Leste dari Indonesia, Jumat (30/8/2024).
Peringatan ini akan ditandai dengan mengheningkan cipta selama satu menit untuk mengenang mereka yang gugur dalam perjuangan kemerdekaan, pawai di ibu kota pesisir Dili, serta pidato dari Perdana Menteri Xanana Gusmao dan Presiden Jose Ramos-Horta, dua pahlawan pergerakan kemerdekaan.
“Kita tidak akan pernah melupakan keberanian perlawanan rakyat Timor Leste. Mereka yang mempertaruhkan segalanya demi terwujudnya kemerdekaan,” kata Guterres di hadapan parlemen Timor Leste, dalam pernyataan yang disampaikan oleh PBB, dilansir Reuters
“Tetapi jika Timor-Leste menerima banyak dari PBB, kenyataannya Timor Leste juga memberikan banyak kepada PBB dan dunia. Pembicaraan yang dimediasi oleh PBB menunjukkan kepada dunia bahwa konflik dapat diselesaikan di meja perundingan…”
Guterres juga menyoroti bagaimana Timor Leste telah berkembang dari negara tuan rumah bagi pasukan penjaga perdamaian menjadi negara yang berkontribusi mengirimkan personel untuk misi penjaga perdamaian PBB, seperti yang saat ini dilakukan di Sudan Selatan.
Timor Leste, negara kecil yang menempati setengah pulau Timor, secara resmi meraih kemerdekaan pada tahun 2002 setelah referendum penting yang diawasi oleh PBB pada tahun 1999. Lebih dari 78% rakyat Timor Leste saat itu memilih untuk merdeka.
Namun, setelah pemungutan suara tahun 1999, menurut data PBB, milisi pro-Jakarta melakukan serangan kekerasan yang menghancurkan infrastruktur dan menewaskan sekitar 1.000 orang.
Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia sejak 1975. Sebelumnya, Timor Leste dikuasai oleh penjajah kolonial Portugal.
Xanana Gusmao, yang menjadi presiden pertama Timor Leste setelah kemerdekaan, memimpin perlawanan dan dipenjara oleh Indonesia setelah ditangkap pada tahun 1992.
Jose Ramos-Horta, yang menjabat sebagai menteri luar negeri de facto negara itu dalam pengasingan, dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1996 bersama-sama atas usahanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Timor Leste.
“Keberadaan saya di Timor-Leste, pada saat negara ini merdeka, adalah salah satu privilese terbesar yang diberikan oleh karier politik saya,” ujar Guterres, yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Portugal dari tahun 1995 hingga 2002.
“Hari itu, dan hari ini, saya merasakan keberanian besar dan tekad yang tak tergoyahkan dari rakyat Timor Leste.”
Setelah seperempat abad meraih kemerdekaan, negara berpenduduk 1,3 juta orang ini menghadapi tantangan besar dalam pembangunan, termasuk upaya untuk mendiversifikasi ekonomi yang bergantung pada minyak dan gas, serta memupuk generasi pemimpin baru.