Pemerintah bakal melakukan moratorium alias menangguhkan izin pembangunan hotel. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno bahkan menyebut destinasi pariwisata seperti Bali Selatan menjadi contoh rencana lokasi moratorium.
Terkait rencana itu, pelaku usaha hotel di Bali merespons positif. Bahkan Wakil Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Rai Suryawijaya mengungkapkan, Bali Selatan merupakan wilayah terpadat di Bali. Beberapa wilayah tersebut diantaranya yakni Seminyak, Kuta, Legian, Jimbaran, Benoa, Nusa Dua, serta Uluwatu.
“Suplai di Bali 157 ribu hotel room, sedangkan di Bali Selatan saja jumlahnya 123 ribu, hampir 71% ada di Bali selatan. kalau ga distop akan berdampak kemacetan luar biasa,” katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (2/9/2024).
Usulan untuk melakukan moratorium hotel sudah diajukan sejak sebelum pandemi atau sekitar 2018 silam, namun hingga kini belum berlangsung dengan baik.
“Ketika dimana-mana macet saya takutnya fireback diberitakan Bali overtourism di media, maka harus di-manage dengan baik. harus ada good will dan political will untuk melakukan ini,” ujar Rai.
Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali tahun 2019 mencapai 6,3 juta. Sedangkan di tahun ini target Menparekraf untuk wisman yang datang ke Indonesia mencapai 14,3 juta, diharapkan Bali dapat 50% atau 7 juta, pasalnya pada 2023 dari target 4,5 juta, bisa mendapat 5,3 juta wisman atau di atas target 2023.
“Target 7 juta dengan suplai di Bali 157 ribu hotel room masih tertampung. Sedangkan tingkat hunian belum sampai 90%, kita hitung year to date, kadang-kadang 90, kadang-kadang di bawah. Januari – Juni closing okupansi rata-rata 70%, Juli – Oktober rata-rata 82% banyak hotel di atas itu, ada juga di bawah itu, jadi sebenarnya masih cukup,” kata Ketua BPD PHRI Kabupaten Badung itu.
Seperti diketahui,Sandiaga Uno mengungkapkan, bakal melakukan moratorium alias menangguhkan izin pembangunan hotel untuk menjaga kualitas pariwisata di Indonesia, termasuk Bali bagian Selatan. Saat ini, katanya, pemerintah tengah menggodok sejumlah kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pariwisata di Tanah Air, yakni penghentian konversi lahan pertanian hingga moratorium pembangunan hotel dan fasilitas pariwisata lainnya.
Namun, ia belum menjelaskan kebijakan tersebut secara detail karena masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah, termasuk di rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa hari mendatang.
“Ada beberapa kebijakan yang segera dirampungkan pemerintah, terutama melihat potensi kepadatan yang membuat situasi tidak aman dan tidak nyaman. Khususnya di beberapa destinasi di Bali Selatan dan beberapa destinasi lain di luar Bali yang mengalami permasalahan yang sama,” ujar Sandi dalam Indonesia Quality Tourism Conference di Bali, dikutip dari keterangan resmi Kemenparekraf RI, Senin (2/9/2024).