Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan adanya usulan kenaikan belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp 117,87 triliun pada RAPBN 2025 yang akan dijalankan oleh pemerintahan baru presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hal ini diungkapkan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Rabu (4/9/2024). Belanja K/L ini naik dari Rp 976,79 triliun menjadi Rp 1.094,66 triliun.
“Belanja negara kalau tadi usulan dari quick win presiden terpilih pemerintahan terbaru adalah untuk belanja K/L terjadi kenaikan dari Rp 976,79 triliun menjadi Rp 1.094,66 triliun atau naik Rp 117,87 triliun,” kata Sri Mulyani.
Kenaikan ini, disebabkan adanya anggaran empat program senilai Rp 117,87 triliun yang semua diambil dari anggaran non K/L dan dari berbagai cadangan. Termasuk cadangan negara turun Rp 17,9 triliun, cadangan pendidikan turun Rp 66,85 triliun dan dari Transfer ke Daerah Rp 14,38 triliun, serta subsidi energi.
“Dengan komposisi perubahan belanja non-K/L yang selama ini disebut BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) maka belanja non-K/L akan turun Rp 109,61 triliun.
Sri Mulyani pun mengakui bahwa tambahan anggaran K/L ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan belanja untuk lembaga-lembaga negara, termasuk DPR dan MPR dengan adanya penambahan anggota dan pimpinan.
Sebelumnya berdasarkan Buku Nota Keuangan & RAPBN 2025, total belanja Kementerian dan Lembaga mencapai Rp 976,7 triliun. Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13.