GITEOSPEED

^{_{Pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara pada Minggu malam (15/12/2024) terhadap sejumlah posisi militer di provinsi Latakia dan Tartus, Suriah, menurut informasi dari pos pengamatan pesawat. ANTARA/Anadolu/py}}

Pemimpin oposisi bersenjata yang mengambil alih kekuasaan di Suriah, Ahmed al-Sharaa (lebih dikenal dengan Abu Muhammad al-Julani), menyatakan tidak akan mengizinkan negara itu digunakan sebagai landasan peluncuran serangan ke Israel.

“Kami tidak menginginkan konflik apa pun, baik dengan Israel atau siapa pun, dan kami tidak akan membiarkan Suriah digunakan sebagai landasan peluncuran serangan,” katanya kepada The Times.

“Rakyat Suriah butuh istirahat, dan serangan harus diakhiri dan Israel harus mundur ke posisi sebelumnya,” ujarnya menegaskan.

Menurut al-Sharaa, Israel harus keluar dari wilayah Suriah yang diduduki pascapengunduran diri Presiden Bashar Assad, karena “tidak ada lagi pembenaran” atas tindakan Israel terhadap keberadaan anggota gerakan Hizbullah dan pasukan pro Iran.

“Kami berkomitmen pada perjanjian 1974 dan kami siap mengembalikan [para pemantau] PBB,” katanya menambahkan.

Selain itu, al-Sharaa meminta negara-negara lain untuk mencabut sanksi yang diberlakukan terhadap Suriah selama pemerintahan Assad.

“Suriah sangat penting secara strategis dalam konteks geografis. Mereka harus mencabut semua pembatasan, yang diberlakukan pada penyiksa dan korban — si penyiksa sudah tidak ada. Masalah ini untuk dinegosiasikan,” katanya.

Pada 8 Desember, oposisi bersenjata Suriah berhasil merebut ibu kota Suriah, Damaskus.

Beberapa hari kemudian, pejabat Rusia mengatakan bahwa Assad mengundurkan diri sebagai presiden setelah berunding dengan para pihak yang berkonflik. Assad kemudian meninggalkan Suriah menuju Rusia. Di negara itu, ia diberi suaka.

Selanjutnya pada 10 Desember, Mohammed al-Bashir, yang menjalankan pemerintahan di Idlib yang dibentuk oleh berbagai kelompok oposisi, diangkat sebagai perdana menteri sementara.

^{_{Peta pusat gempa bumi berkekuatan 7,5 magnitudo dan menimbulkan tsunami di Negara Kepulauan Vanuatu Selasa (17/12/2024) (ANTARA/HO-Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG)}}

 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa bumi berkekuatan 7,5 magnitudo dan menimbulkan tsunami di Negara Kepulauan Vanuatu pada Selasa pagi ini, tidak berdampak apapun ke wilayah Indonesia.

Direktur Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono di Jakarta, Selasa, mengatakan gempa berkekuatan menengah itu pusatnya di laut dengan kedalaman 50 kilometer dan berjarak 47 kilometer dari arah barat daya Ibu Kota Negara Vanuatu di PortVila di Pasifik.

Gempa yang terjadi sekitar pukul 08.47 WIB itu dipicu oleh aktivitas subduksi atau penunjaman Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Pasifik.

Laju penujaman aktivitas subduksi di Vanuatu itu berada pada angka 92 milimeter per tahun, hingga menimbulkan gempa dengan kombinasi mendatar.

“Berdasarkan pemantauan jenis gempa ini tergolong sebagai gempa dangkal yang dilaporkan menimbulkan tsunami. Namun tidak mempengaruhi wilayah Indonesia,” katanya.

Menurut dia, Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) yang berpusat di Hawaii memberikan informasi bahwa gempa tersebut menimbulkan tsunami lokal dengan ketinggian 0,25 meter di Tide Gauge Port-Vila pada pukul 09.07 WIB, ketinggian 0,19 meter di Tide Gauge Lennakel pada pukul 09.23 WIB, dan ketinggian 0,13 meter di Tide Gauge Luganville pada pukul 09.27 WIB.

BMKG juga melakukan pemodelan tsunami untuk memastikan dampak dari tsunami tersebut dengan menggunakan sistem yang dimiliki, dan hasilnya menunjukkan bahwa gempa ini tidak menimbulkan ancaman tsunami di Indonesia, khususnya daerah wilayah bagian timur yang berjarak dekat dari pusat gempa.

“Tidak berpotensi menimbulkan tsunami ke Indonesia,” kata dia.

Daryono meminta masyarakat di Indonesia untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi di luar dari lembaga resmi pemerintah karena diragukan kebenarannya.

BMKG akan terus memonitor peristiwa tersebut dan dalam waktu yang cepat akan didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai kanal informasi.

^{_{Tangkapan layar – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyampaikan kata sambutan pada acara Peluncuran dan Gelar Wicara Literasi Konstitusi Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 sebagaimana diikuti secara daring dari Jakarta, Senin (16/12/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya}}

Mahkamah Konstitusi telah menerima 294 permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 hingga satu hari menjelang penutupan pendaftaran, tepatnya per Selasa pukul 12.00 WIB.

Dilihat dari laman resmi MK, total sengketa hasil pemilihan gubernur yang didaftarkan berjumlah 17 permohonan. Adapun total sengketa pemilihan bupati mencapai 228 permohonan, sementara sengketa pemilihan wali kota berjumlah 49 permohonan.

Permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur itu berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, batas akhir pengajuan permohonan pemohon sengketa pilkada adalah pada tanggal 18 Desember 2024.

Meski begitu, Ketua MK Suhartoyo sebelumnya telah menjelaskan bahwa Mahkamah tetap akan menerima permohonan yang didaftarkan melebihi batas waktu. Hal ini karena lembaga pengadilan tidak boleh menolak perkara yang didaftarkan masyarakat.

“Prinsipnya ‘kan pengadilan tidak boleh menolak perkara. Nanti tetap kami proses. Nanti akan dipertimbangkan oleh hakim apakah permohonan memenuhi syarat formal atau tidak,” kata Suhartoyo di Gedung I MK, Jakarta, Kamis (12/12).

Suhartoyo menjelaskan bahwa hakim konstitusi nantinya akan menentukan gugur atau tidaknya perkara tersebut setelah melalui tindakan yudisial. Dalam hal ini, hakim konstitusi akan mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu.

“Kejadian khusus bisa kemudian disimpangi berkaitan dengan syarat formal itu. Jadi, kejadian khusus bisa mengesampingkan syarat-syarat formal, tetapi tetap case by case (kasus per kasus), ya, tidak semuanya seperti itu,” ucap dia.

Di sisi lain, Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih mengatakan bahwa permohonan yang masuk akan diregistrasi di Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025.

Pascaregistrasi, hakim konstitusi segera menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk pembagian perkara per panel hakim. Enny menyebut, sidang perdana sengketa pilkada akan digelar pada awal bulan Januari tahun depan.

“Semua perkara PHPU (sengketa pilkada, red.) akan segera di-BRPK. Kami akan segera menentukan pembagian per panel, dan sidang akan dimulai awal Januari 2025,” kata Enny, Kamis (12/12).

_{^{Kapolres Gowa AKBP Reonald TS Simanjuntak menjawab pertanyaan wartawan terkait kasus pengungkapan uang palsu di Mapolres Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (16/12/2024) malam. ANTARA/Darwin Fatir.}}

 Kapolres Gowa AKBP Reonald TS Simanjuntak akhirnya angkat bicara berkaitan penangkapan 15 tersangka dalam kasus uang palsu yang diduga melibatkan oknum pegawai Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, di kampus 2, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

“Saat ini, kami sudah mengamankan 15 tersangka. Sembilan sudah kami lakukan penahanan, lima dalam perjalanan dari Mamuju, satu perjalanan dari Wajo,” ujarnya kepada wartawan merespons pemberitaan tersebut di Mapolres Gowa, Senin malam.

Sejauh ini, pihaknya masih terus mengembangkan kasus tersebut dan kemungkinan akan ada penambahan tersangka ikut terlibat dalam memproduksi serta mengedarkan uang palsu tersebut.

“Mungkin masih ada lagi tersangka lanjutannya. Kami minta sabar dulu, kasusnya masih kami kembangkan,” papar mantan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar ini menegaskan.

Reonald bilang, pihaknya telah menemukan sejumlah alat bukti serta bukti-bukti lainnya. Pengungkapan kasus ini atas kerja sama tim super serta menggunakan teknologi guna membongkar jaringan pembuat uang palsu tersebut.

“Salah satu barang buktinya ada mesin di belakang ini. Perkara ini terungkap atas kerja tim super. Kami melakukan berdasarkan join investigation. Penyidikan ini menggunakan teknologi atau scientific investigation,” ungkap dia.

“Kita libatkan Labfor, BI (Bank Indonesia), BRI, BNI juga kita libatkan, kemudian kita libatkan dan terbantu dari rektor universitas (UIN Alauddin) di Gowa. Kenapa, karena ternyata alat dan barang bukti yang kami dapatkan di dalam kampus salah satu universitas di Gowa,” katanya lagi.

Ia mengemukakan, pengungkapan perkara ini dilakukan bersama-sama tim sehingga memudahkan penyelidikan termasuk pihak petinggi kampus dengan meminta agar kasus ini diungkap sampai ke akar-akarnya.

Penanganan perkara uang palsu tersebut, kata dia, dimulai awal Desember 2024. Lokasi awal berada di daerah Pallangga, Gowa. Ada transaksi sebesar Rp500 ribu menggunakan uang palsu.

Dari laporan yang diterima, maka ditindaklanjuti hingga ditemukan uang palsu senilai Rp500 ribu. Dari situ, dikembangkan, kemudian ditemukan lagi uang sebesar Rp446,7 juta.

“Barang bukti yang kami temukan di salah satu kampus, ada 100 jenis. Bahwa benar saat ini sudah ditingkatkan ke penyidikan. Kami mohon waktu, ini masih kami kembangkan lagi,” tuturnya.

Untuk barang bukti, kata Reonald, yakni uang pecahan Rp100 ribu, dan barang bukti lain masih ada. Pihaknya meminta semua pihak agar bersabar mengingat saat ini tim sedang bekerja dan selanjutnya akan dirilis kembali di Polda Sulsel dalam waktu dekat.

Saat ditanyakan apakah ada keterlibatan guru besar Kampus UIN Alauddin Makassar dalam kasus itu, ia enggan memberikan penjelasan karena tim sedang bekerja saat ini.

“Itu nanti. Mohon waktu. Kita harus dahulukan praduga tak bersalah. Ini kami kumpulkan semua barang bukti. Kami tidak mau salah dalam mempersangkakan seseorang. Tapi kalau dia terlibat pasti langsung tersangka,” ucapnya menegaskan.

^{_{Ilustrasi – Ledakan amunisi. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/foc/aa.}}

Sebuah ledakan terjadi di sebuah gedung di Moskow, Rusia, pada Selasa (17/12) dan menewaskan dua orang.

Kantor berita Rusia Ria Novosti melaporkan salah satu korban tewas adalah komandan Pasukan Pertahanan Radiologi, Kimia, dan Biologi Angkatan Bersenjata Rusia, Letnan Jenderal Igor Kirillov.

Penyebab ledakan dan pelakunya belum diketahui. Komite Investigasi Federasi Rusia telah memulai penyelidikan pidana untuk mengusut kejadian tersebut.

Sebuah rekaman video yang diambil dari kamera pengintai di dekat pintu gedung tersebut juga sedang dipelajari.

“Rekaman video dari lokasi ledakan di kawasan Ryazanskiy Prospekt telah disita,” kata seorang pejabat dinas kedaruratan Moskow kepada Ria Novosti.

^{_{Lina Dedy usai diperiksa sebagai saksi di Polsek Ilir Timur II Palembang, Selasa (17/12/2024) dini hari. ANTARA/M. Imam Pramana}}

Tim penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memeriksa Lina Dedy dan Lady sebagai saksi kasus penganiayaan terhadap seorang dokter koas di sebuah kafe, Palembang, pada tanggal 10 Desember 2024.

Didampingi kuasa hukumnya, Lina Dedy dan sang anak Lady mengikuti pemeriksaan di Polsek Ilir Timur II Palembang, Senin (16/12), yang berlangsung selama sekitar 12 jam sejak pukul 13.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB.

Usai mendampingi kliennya, Selasa dini hari, kuasa hukum Lina Dedy, Titis Rachmawati, menjelaskan bahwa Lina sebagai saksi dalam perkara penganiayaan dokter koas.

Menurut dia, terdapat 35 pertanyaan dari penyidik yang berisikan tentang kronologi kejadian dan bagaimana sehingga bisa terjadi kejadian tersebut.

Adapun latar belakang kliennya menemui korban pada saat kejadian hanya untuk meminta konfirmasi terkait dengan perizinan karena sang anak yang meminta waktu jadwal off dianggap mendapatkan respons dengan nada yang dianggap kurang baik.

“‘Kau nih berkali-kali minta jadwal ya sudah kau aturlah sendiri.’ … Nah mendengar jawaban dari Luthfi seperti itulah klien kami ingin mengonfirmasi dan mengklarifikasi tidak ada niat lain,” ujarnya.

Sementara itu, Lina Dedy menyampaikan permohonan maaf kepada korban atas penganiayaan oleh sopirnya.

“Saya atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf kepada Luthfi dan keluarganya atas kejadian ini yang dilakukan oleh sopir saya,” katanya.

^{_{Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Tessa Mahardhika Sugiarto. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat}}

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Bank Indonesia (BI) dalam rangka pengumpulan alat bukti kasus dugaan korupsi dalam penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) BI.

“Ya benar, tim dari KPK semalam melakukan geledah di Kantor BI,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Tessa menerangkan bahwa penggeledahan tersebut berlangsung pada Senin (16/12) malam. Sejauh ini pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan penyidik dalam penggeledahan tersebut.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa informasi soal kegiatan penggeledahan tersebut sedang disusun untuk segera dipublikasikan.

“Rilis resminya sedang disiapkan,” ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso membenarkan adanya kegiatan penggeledahan oleh KPK tersebut.

“Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta pada tanggal 16 Desember 2024. Kedatangan KPK ke Bank Indonesia untuk melengkapi penyidikan terkait dengan dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia yang disalurkan,” ujar Denny.

Ia mengatakan bahwa Bank Indonesia akan menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK. BI senantiasa akan mendukung upaya-upaya penyidikan, serta bersikap kooperatif kepada KPK.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur membenarkan soal adanya penyelidikan dugaan korupsi terkait dengan penggunaan dana CSR di BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“KPK sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penggunaan dana CSR dari BI dan OJK pada tahun 2023,” kata Asep di Bogor, Jumat (13/9).

_{^{Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun membacakan surat pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader PDIP dalam siaran video resmi yang disiarkan di Jakarta, Senin (16/12/2024). ANTARA/HO-DPP PDI Perjuangan}}

 Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mencatat 27 kader yang dipecat terkait dengan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, sebanyak 27 nama tersebut terdiri atas Effendi Muara Sakti Simbolon hingga Joko Widodo.

Secara perinci, terdapat 17 kader yang dipecat lantaran melanggar etik partai karena maju Pilkada 2024 dari partai lain.

Sebanyak 17 nama dimaksud, yakni Lalu Budi Suryata (asal daerah Nusa Tenggara Barat/NTB); Putu Agus Suradnyana dan Putu Alit Yandinata (Bali), Muhammad Alfian Mawardi (Kalimantan Tengah); Hugua (Sulawesi Tenggara); Elisa Kambu (Papua Barat Daya); John Wempi Wetipo dan Willem Wandik (Papua Tengah); serta Suprapto (Sorong, Papua Barat Daya).

Berikutnya, Gunawan H.S. (Malang, Jawa Timur); Heriyus (Murung Raya, Kalimantan Tengah); Ery Suandi (Karimun, Kepulauan Riau); Fajarius Laia (Nias Selatan, Sumatera Utara); Mada Marlince Rumaikewi (Mamberamo Raya, Papua); Feri Leasiwal (Pulau Morotai, Maluku Utara); Lusiany Inggilina Damar (Halmahera Barat, Maluku Utara); serta Dorthea Gohea (Nias Selatan, Sumatera Utara).
Selain itu, ada tujuh kader yang dipecat karena telah melanggar etik partai lantaran tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan, yakni Weski Omega Simanungkalit serta Arimitara Halawa, Camelia Neneng Susanty Sinurat, dan Sihol Marudut Siregar (Tapanuli Tengah, Sumatera Utara).

Ada pula nama Hilarius Duha dan Yustina Repi (Nias Selatan, Sumatera Utara) serta Effendi Muara Sakti Simbolon (DKI Jakarta).

Sementara itu, Joko Widodo (Surakarta, Jawa Tengah) dipecat partai berlambang banteng moncong putih tersebut karena dinilai menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK), yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral etika kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga merupakan pelanggaran etik dan
disiplin partai serta dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

Selanjutnya, ada Gibran Rakabuming Raka (Surakarta, Jawa Tengah) yang dipecat PDI Perjuangan karena telah melanggar etik partai dengan maju sebagai calon Wakil Presiden 2024 dari partai lain dan Muhammad Bobby Afif Nasution (Medan, Sumatera Utara) yang dinilai telah melanggar etik PDI Perjuangan karena maju sebagai calon gubernur pada Pilkada 2024 dari partai lain.

_{^{Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta Pusat pada Kamis (5/11/2024) menjalin sinergi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) guna memperkuat penyaluran program perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat di tahun 2025. (ANTARA/Hana Kinarina)}}

Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu program pemerintah yang dirancang untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Banyak warga yang menantikan program bansos yang akan diluncurkan pemerintah. Lantas, apa saja jenis program bansos yang akan tersedia pada tahun 2025?

Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Info Bansos pada Selasa, 10 Desember 2024, pemerintah Indonesia telah merencanakan alokasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp4,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.

Diperkirakan sebanyak lima program bantuan sosial (bansos) akan disalurkan kembali dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE), yang menggabungkan data dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Sosial, PLN, Pertamina, serta hasil registrasi sosial ekonomi. Mekanisme ini dirancang untuk menjamin agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

Berikut adalah lima jenis program bansos yang diperkirakan akan cair di tahun 2025.

1. Makan siang bergizi secara gratis

Program ini secara bertahap telah diterapkan dan diuji coba di berbagai sekolah di berbagai daerah, dengan memberikan satu porsi makanan bergizi setiap hari kepada siswa dari PAUD hingga SMA.

Tujuan program ini adalah untuk mendukung kesehatan siswa dan meningkatkan fokus mereka dalam belajar. Selain itu, diharapkan program ini dapat menurunkan angka kekurangan gizi pada anak-anak dan membentuk generasi muda yang lebih sehat serta produktif.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Bansos ini diperkirakan akan kembali disebarkan untuk diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas. PKH bertujuan untuk mendukung kesejahteraan keluarga melalui pemberian bantuan tunai.

3. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

BPNT bertujuan membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Agar dapat menerima bantuan ini, masyarakat harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE).

4. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan untuk mendukung akses pendidikan agar siswa dapat terus bersekolah tanpa terkendala masalah biaya.

Bantuan ini mencakup jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK, termasuk pendidikan nonformal seperti kejar paket.

5. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)

Pemerintah menanggung iuran jaminan kesehatan BPJS sebesar Rp42.000 per bulan untuk setiap individu dari keluarga berpenghasilan rendah. Penerima manfaat program ini harus terdaftar dalam DTKS serta memiliki data kependudukan yang valid.

_{^{Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang (kanan) saat konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww/pri. (ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)}}

Pemerintah Indonesia telah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang bertujuan mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kenaikan tarif PPN diperkirakan akan mempengaruhi sejumlah barang dan jasa, terutama yang masuk dalam kategori mewah atau premium. Langkah ini juga diharapkan mampu menciptakan keseimbangan fiskal yang lebih baik dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Pemerintah menyebut bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh barang dan jasa, melainkan hanya diterapkan pada produk atau layanan yang tergolong mewah.

Beberapa sektor yang terdampak kenaikan ini mencakup layanan kesehatan dan pendidikan di segmen premium. Hal ini menunjukkan bahwa tarif PPN 12 persen ditujukan secara selektif untuk barang dan jasa tertentu yang memiliki nilai atau kategori eksklusif.

Berikut adalah beberapa kategori yang akan dikenakan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025:

Daftar barang dan jasa yang dikenakan PPN 12 persen

1. Rumah sakit dengan layanan VIP atau fasilitas kesehatan premium lainnya
2. Institusi pendidikan bertaraf internasional dengan biaya tinggi atau layanan pendidikan premium serupa
3. Konsumsi listrik rumah tangga dengan daya 3.600–6.600 VA
4. Beras dengan kualitas premium
5. Buah-buahan kategori premium
6. Ikan berkualitas tinggi, seperti salmon dan tuna
7. Udang dan crustasea mewah, misalnya king crab
8. Daging premium, seperti wagyu atau kobe, yang memiliki harga mencapai jutaan rupiah.