Dukung Kedaulatan Pangan, Panglima TNI Bantu Kelompok Tani di Deli Serdang

Dukung Kedaulatan Pangan, Panglima TNI Bantu Kelompok Tani di Deli Serdang

Dukung Kedaulatan Pangan, Panglima TNI Bantu Kelompok Tani di Deli Serdang

 Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto menghadiri acara panen raya padi di lahan ketahanan pangan Kodam I/Bukit Barisan, di Desa Sidoarjo Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dalam kesempatan itu, Jenderal Agus memberi bantuan kepada Kelompok Tani (Poktan) Kartika Kodam I/BB dan perwakilan kelompok tani lainnya yang berjumlah 16 Poktan berupa alat mesin pertanian (Alsintan), pupuk serta  benih padi.

Panglima TNI menjelaskan, bantuan yang diberikan berupa 12 unit Alsintan terdiri dari 6 unit hand tractor dan 6 unit thresher (mesin perontok), 1.800 kg pupuk urea, 1.800 kg pupuk NPK serta 120 kg benih padi.

Saya berharap, bantuan-bantuan ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian khususnya padi pada lahan ketahanan pangan Kodam I/BB di Desa Sidoarjo Ramunia ini,”ujar Agus, Sabtu (12/7/2025).

Dikatakan Agus, dari luasan 80 hektar lahan yang ditanami padi, berhasil dipanen sekitar kurang lebih 500 ton beras.

“Hasil ini kami peroleh dari varietas Ciherang Hijau yang mampu menghasilkan 6 hingga 7 ton per hektar,”ujarnya.

MPR dan MA Sepakat Penegakan Hukum Berpihak pada HAM dan Mediasi

MPR dan MA Sepakat Penegakan Hukum Berpihak pada HAM dan Mediasi

Pimpinan MPR usah bertemu dengan Mahkamah

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) kunjungan ke Mahkamah Agung (MA) pada Jumat (11/7/2025) sore. Kedua lembaga sepakat dua hal terkait konstruksi hukum ke depan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, kesepakatan yang terjadi adalah penegakan hukum tetap berpihak pada hak asasi manusia (HAM). Dasarnya, untuk menghadirkan rasa adil bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum.

“Kedua, penyelesaian persoalan hukum diupayakan dengan jalan mediasi,” tutur Muzani usai pertemuan di Gedung MA, Jakarta Pusat.

Mediasi merupakan suatu langkah yang bisa dijalankan dalam sistem hukum di Indonesia. Sayangnya, mediasi tidak banyak dipilih sebagai penyelesaian kasus hukum.

“Jika ini didorong sebagai sebuah cara penyelesaian persoalan hukum, maka beban hukum baik di MA termasuk problem yang diakibatkan dari sengketa hukum bisa direda. Itulah beberapa hal yang kami bicarakan hari ini,” ucap Muzani.

Pertemuan ini merupakan kunjungan balasan pimpinan MA ke MPR RI beberapa waktu lalu. “Waktu yang cocok baik kami ataupun beliau adalah hari ini, tanggal 11 Juli 2025, hari Jumat,” kata Muzani.

“Kami bisa diterima berdiskusi makan siang. Alhamdulillah tadi kami sama-sama berdiskusi tentang berbagai macam persoalan termasuk persoalan hukum,” pungkasnya.

Hasto: Satu-satunya yang Bisa Mengaitkan Saya Adalah Rekayasa Hukum

Hasto: Satu-satunya yang Bisa Mengaitkan Saya Adalah Rekayasa Hukum

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menilai tuntutan JPU tidak adil

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dirinya dalam perkara suap dan perintangan penyidikan tidak adil. Keberatan itu disampaikannya pada sidang pembacaan nota pembelaan atau pleidoi.

“Terhadap tuntutan 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah), sungguh terasa sangat tidak adil,” kata Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

Hasto menilai, penegakan hukum seperti ini merupakan bentuk penjajahan baru lantaran adanya campur tangan kekuasaan. Perintangan penyidikan yang didakwakan tak pernah terbukti justru beban pidananya melebihi persoalan pokok pidananya.

“Bagaimana mungkin terhadap tindakan Obstruction of Justice yang tidak terbukti, beban pidananya melebihi persoalan pokok pidana berupa delik penyuapan, setelah melalui 3 (tiga) kali persidangan, tidak cukup alat bukti terhadap perbuatan pidana yang terdakwa lakukan,” tutur dia.

Hasto juga menyebut dirinya tidak memiliki motif melakukan tindak pidana yang didakwakan. Tidak keuntungan yang didapatkan dirinya setelah terseret dalam kasus ini.

“Keuntungan apa yang diperoleh terdakwa dengan memberikan dana talangan Rp400 juta kepada Harun Masiku? Sementara ketika terdakwa diundang Harun Masiku ke Tana Toraja dan undangan Natalan pun, Terdakwa tidak mau menghadirinya,” jelas Hasto.

Gempa M4,7 Guncang Maluku Tenggara Barat, Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M4,7 Guncang Maluku Tenggara Barat, Tidak Berpotensi Tsunami

Ilustrasi gempa

 Gempa berkekuatan Magnitudo 4,7 mengguncang Maluku Tenggara Barat, Maluku, Rabu 9 Juli 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

“Gempa Mag: 4.7, 09-Jul-2025 16:37:54 WIB,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

Pusat gempa berada pada 197 km barat laut Maluku Tenggara Barat dengan koordinat 6,63 Lintang Selatan – 130,14 Bujur Timur. “Kedalaman: 170 km,” imbuhnya. 

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

“Hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,”  tuturnya.

Polisi Selidiki Kematian Diduga Diplomat Kemlu di Kamar Kos Menteng

Polisi Selidiki Kematian Diduga Diplomat Kemlu di Kamar Kos Menteng

Ilustrasi mayat

Pria diduga diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Arya Daru Pangayunan, ditemukan tewas di kamar kos kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kondisi jasadnya mengenaskan dengan kepala terlilit lakban.

Kapolsek Metro Menteng Kompol Rezha Rahandhi mengungkapkan, jasad Arya Daru sudah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk keperluan autopsi, jika memang diperlukan. Proses tersebut dilakukan guna memastikan penyebab kematian korban.

“Iya, tapi kan belum tentu itu pembunuhan. Kita masih selidiki, kita juga sudah kirim jasad korban itu ke RSCM,” kata Rezha, Selasa (8/7/2025).Juga:

Pihak kepolisian maupun rumah sakit juga masih berkoordinasi dengan keluarga korban untuk kepentingan autopsi. Sementara dari hasil penyelidikan awal, polisi belum menemukan tanda-tanda kekerasan.

“Tidak ada juga barang yang hilang,” imbuhnya.

WNA Pencuri Uang di Restoran Cilandak Diburu Petugas Imigrasi dan Polisi

WNA Pencuri Uang di Restoran Cilandak Diburu Petugas Imigrasi dan Polisi

WNA Pencuri Uang di Restoran Cilandak Diburu Petugas Imigrasi dan Polisi

Warga Negara Asing (WNA) dan keluarganya mencuri di restoran di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu, jadi viral di media sosial. Saat ini, petugas imigrasi dan kepolisian tengah menelusuri identitas WNA tersebut.

“Terkait berita WNA yang viral, untuk saat ini dari pihak Imigrasi Jakarta Selatan masih melacak dan menyelidiki dengan sistem keimigrasian. Apabila nanti ada masyarakat yang mengetahui keberadaan WNA tersebut, bisa langsung lapor ke Imigrasi,” ujar Humas Imigrasi Jakarta Selatan, Ardo, Senin (7/7/2025).

Jika ada masyarakat yang melihat WNA tersebut, ia mengimbau untuk melaporkannya ke pihak imigrasi. Saat ini, pihaknya tengah menelusuri identitas WNA tersebut berdasarkan sistem

Sementara itu, Kasi Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Murodih, menambahkan bahwa polisi telah menerima aduan dari korban yang viral di media sosial tersebut. Saat ini, polisi juga tengah mendalami dugaan kasus pencurian itu, khususnya menelusuri identitas WNA.

“Korban sudah melapor terkait hilangnya sejumlah uang dari dalam laci, dengan pelaku diduga WNA. Saat ini masih didalami,” tuturnya.

Adapun peristiwa dugaan pencurian yang dilakukan WNA dan keluarganya itu viral di media sosial. Mereka melakukan aksinya dengan berpura-pura menukar uang

Sejumlah WNA mengerubungi kasir restoran di Cilandak tersebut untuk menutupi pandangan, sedangkan WNA lainnya merogoh laci kasir dan mengambil uang, hingga akhirnya mereka meninggalkan lokasi.

Perdana, Khamenei Muncul di Hadapan Publik sejak Perang Iran-Israel

Perdana, Khamenei Muncul di Hadapan Publik sejak Perang Iran-Israel

Perdana, Khamenei Muncul di Hadapan Publik sejak Perang Iran-Israel

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, untuk pertama kalinya tampil di hadapan publik sejak perang 12 hari antara Iran dengan Israel. Ia hadir dalam upacara Ashura di Teheran pada Sabtu (5/7/2025) waktu setempat. 

1. Tampil di Depan Publik

Sebelumnya, Khamenei tidak hadir dalam upacara selama dimulainya Tahun Baru Muslim, Muharram. Upacara itu digelar di kediamannya di Jalan Palestina selama tiga malam terakhir. Untuk pertama kalinya, ia tidak hadir dalam acara itu.

Namun, ia muncul pada hari Sabtu untuk upacara khidmat untuk memperingati kesyahidan Imam Hussain.

Rekaman di X oleh akun resmi pemimpin tertinggi menunjukkan para hadirin di rumah besar Imam Khomeini di Hosseinieh menyambut Khamenei saat memasuki aula.

Selama perang 12 hari antara Iran dan Israel bulan lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Tel Aviv mengancam akan membunuh Khamenei.

Khamenei terlihat menyampaikan pidato selama penyerangan terhadap Iran. Setelah gencatan senjata tercapai, Iran menuduh Washington bergabung dalam serangan untuk menyelamatkan Tel Aviv. Iran menanggapinya dengan serangan balik.

2. Perang Iran vs Israel

Konflik antara Israel dan Iran meletus pada 13 Juni ketika Israel melancarkan serangan udara terhadap fasilitas militer, nuklir, dan sipil Iran. Serangan itu menewaskan sedikitnya 935 orang. Kementerian Kesehatan Iran mengatakan 5.332 orang terluka.

Prabowo Usulkan Judha Nugraha Jadi Calon Dubes RI untuk UEA

Prabowo Usulkan Judha Nugraha Jadi Calon Dubes RI untuk UEA

Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha saat fit and proper test

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha menjadi calon duta besar (dubes) RI untuk Uni Emirat Arab (UEA).

Hal itu diketahui dari hadirnya Judha ke Komisi I DPR RI untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon dubes RI dalam sesi kedua, Sabtu (5/7/2025).

Ketika hendak tiba di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Judha memgaku telah mempersiapkan semua bahan yang diperlukan untuk menjalani fit and proper test.

“Tentunya kita mempersiapkan semua bahan-bahan, untuk kita bisa presentasikan dengan komisi I. Tapi nanti detailnya nanti ya, makasih,” ujar Judha.

Baginya, amanah untuk menjadi diplomat RI merupakan tantangan baru. “Tantangan baru, amanah baru,” pungkasnya.

Dari daftar calon dubes RI yang diusulkan Pemerintah ke DPR, Judha akan ditugaskan menjadi dubes RI untuk UEA. Sedianya, Komisi I telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 6 calon dubes RI pada sesi pertama.

Cerita Pak RT Dibangunkan Penyidik Kejagung hingga Kaget Liat Tumpukan Uang Rp20,1 Miliar

Cerita Pak RT Dibangunkan Penyidik Kejagung hingga Kaget Liat Tumpukan Uang Rp20,1 Miliar

Cerita Pak RT Dibangunkan Penyidik Kejagung hingga Kaget Liat Tumpukan Uang Rp20,1 Miliar

Ketua RT kediaman Rudi Suparmono di Jakarta, Agus Wahyono dipanggil sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronnald Tannur untuk terdakwa mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Agus mengungkapkan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan uang Rp20,1 miliar. Uang tersebut ditemukan dalam tiga mata uang. Dia juga ikut menyaksikan saat tim penyidik menghitung uang yang ditemukan.

Awalnya, Agus menjelaskan sekira pukul 05.30 WIB, ia dibangunkan istrinya lantaran ada penyidik ke rumahnya dan meminta dirinya untuk mendampingi penggeledahan kediaman Rudi. 

Menurutnya, saat penggeledahan 

Menurutnya, saat penggeledahan terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok menyasar kamar-kamar dan lainnya menggeledah mobil yang berada di garasi. 

“Waktu itu tim penyidik menemukan apa dari rumah?,” tanya jaksa. 

“Kebetulan pada saat itu digeledah di kamar atas, kamar bawah, tidak menemukan apa-apa pak. Kemudian yang lima orang lagi, menggeledah mobil ternyata pada saat itu tidak menemukan apa-apa,” kata Agus. 

“Terus saya pulang, perut Sudah kosong ya. Ternyata ga lama kemudian, tim datang lagi ke rumah saya, ternyata saya dipanggil di situ udah ada tumpukan uang di dua koper, yang isinya uang itu pak, uang rupiah dan dolar Singapura dan Amerika,” sambungnya. 

“Ditemukan di mana itu pak kopernya?,” tanya jaksa lagi. 


“Sepertinya di dalam mobil, pak,” jawab Agus. 

Fraksi Partai Perindo Sikka NTT Soroti Kebijakan Anggaran 2026: Prioritaskan Pembangunan Menyentuh Rakyat!

Fraksi Partai Perindo Sikka NTT Soroti Kebijakan Anggaran 2026: Prioritaskan Pembangunan Menyentuh Rakyat!

Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Sikka, NTT, menekankan bahwa pembangunan harus berpihak pada kepentingan rakyat.

Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur menyampaikan pandangan kritis dan konstruktif atas pidato pengantar Bupati Sikka tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna VI, Masa Sidang III Tahun Sidang 2024/2025, Senin (1/7/2025). Rencana kerja dinilai mesti berbasis skala prioritas untuk kepentingan rakyat.

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Partai Perindo menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas dan nilai ekonomis, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

“Rencana kerja pembangunan harus memiliki skala prioritas yang langsung menyentuh rakyat, serta memperhatikan kebijakan nasional. Ini penting agar tidak terjadi ketimpangan dalam alokasi anggaran antara kebutuhan rutin, kegiatan seremonial dan program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Juru Bicara Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Sikka Marthen Luther Adji. 

Fraksi Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita ini, menyampaikan 15 catatan strategis. Salah satu sorotan utamanya adalah pentingnya sinkronisasi antara prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan nasional, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Fraksi yang terdiri dari Ketua Fraksi Lukas Lero, Sekretaris Marthen Luther Adji, Yuslin Nurivin Dua Botha dan Herlindis Donatha da Rato sebagai anggota ini mengingatkan pemerintah agar menghitung secara cermat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2025. “Revisi anggaran sebesar Rp 86,25 miliar atau 6,86 persen jangan sampai membebani APBD,” kata Marthen.

Selain itu, program prioritas diharapkan menyasar bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, pertanian hingga air minum bersih. “Fraksi mendorong penyederhanaan program, namun dengan outcome yang maksimal,” tutur Sarjana Ekonomi lulusan Universitas Muhammadiyah Kupang ini.