GITEOSPEED

^{_{Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Tessa Mahardhika Sugiarto. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat}}

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Bank Indonesia (BI) dalam rangka pengumpulan alat bukti kasus dugaan korupsi dalam penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) BI.

“Ya benar, tim dari KPK semalam melakukan geledah di Kantor BI,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Tessa menerangkan bahwa penggeledahan tersebut berlangsung pada Senin (16/12) malam. Sejauh ini pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan penyidik dalam penggeledahan tersebut.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa informasi soal kegiatan penggeledahan tersebut sedang disusun untuk segera dipublikasikan.

“Rilis resminya sedang disiapkan,” ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso membenarkan adanya kegiatan penggeledahan oleh KPK tersebut.

“Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta pada tanggal 16 Desember 2024. Kedatangan KPK ke Bank Indonesia untuk melengkapi penyidikan terkait dengan dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia yang disalurkan,” ujar Denny.

Ia mengatakan bahwa Bank Indonesia akan menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK. BI senantiasa akan mendukung upaya-upaya penyidikan, serta bersikap kooperatif kepada KPK.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur membenarkan soal adanya penyelidikan dugaan korupsi terkait dengan penggunaan dana CSR di BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“KPK sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penggunaan dana CSR dari BI dan OJK pada tahun 2023,” kata Asep di Bogor, Jumat (13/9).

_{^{Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun membacakan surat pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader PDIP dalam siaran video resmi yang disiarkan di Jakarta, Senin (16/12/2024). ANTARA/HO-DPP PDI Perjuangan}}

 Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mencatat 27 kader yang dipecat terkait dengan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, sebanyak 27 nama tersebut terdiri atas Effendi Muara Sakti Simbolon hingga Joko Widodo.

Secara perinci, terdapat 17 kader yang dipecat lantaran melanggar etik partai karena maju Pilkada 2024 dari partai lain.

Sebanyak 17 nama dimaksud, yakni Lalu Budi Suryata (asal daerah Nusa Tenggara Barat/NTB); Putu Agus Suradnyana dan Putu Alit Yandinata (Bali), Muhammad Alfian Mawardi (Kalimantan Tengah); Hugua (Sulawesi Tenggara); Elisa Kambu (Papua Barat Daya); John Wempi Wetipo dan Willem Wandik (Papua Tengah); serta Suprapto (Sorong, Papua Barat Daya).

Berikutnya, Gunawan H.S. (Malang, Jawa Timur); Heriyus (Murung Raya, Kalimantan Tengah); Ery Suandi (Karimun, Kepulauan Riau); Fajarius Laia (Nias Selatan, Sumatera Utara); Mada Marlince Rumaikewi (Mamberamo Raya, Papua); Feri Leasiwal (Pulau Morotai, Maluku Utara); Lusiany Inggilina Damar (Halmahera Barat, Maluku Utara); serta Dorthea Gohea (Nias Selatan, Sumatera Utara).
Selain itu, ada tujuh kader yang dipecat karena telah melanggar etik partai lantaran tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan, yakni Weski Omega Simanungkalit serta Arimitara Halawa, Camelia Neneng Susanty Sinurat, dan Sihol Marudut Siregar (Tapanuli Tengah, Sumatera Utara).

Ada pula nama Hilarius Duha dan Yustina Repi (Nias Selatan, Sumatera Utara) serta Effendi Muara Sakti Simbolon (DKI Jakarta).

Sementara itu, Joko Widodo (Surakarta, Jawa Tengah) dipecat partai berlambang banteng moncong putih tersebut karena dinilai menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK), yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral etika kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga merupakan pelanggaran etik dan
disiplin partai serta dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

Selanjutnya, ada Gibran Rakabuming Raka (Surakarta, Jawa Tengah) yang dipecat PDI Perjuangan karena telah melanggar etik partai dengan maju sebagai calon Wakil Presiden 2024 dari partai lain dan Muhammad Bobby Afif Nasution (Medan, Sumatera Utara) yang dinilai telah melanggar etik PDI Perjuangan karena maju sebagai calon gubernur pada Pilkada 2024 dari partai lain.

_{^{Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta Pusat pada Kamis (5/11/2024) menjalin sinergi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) guna memperkuat penyaluran program perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat di tahun 2025. (ANTARA/Hana Kinarina)}}

Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu program pemerintah yang dirancang untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Banyak warga yang menantikan program bansos yang akan diluncurkan pemerintah. Lantas, apa saja jenis program bansos yang akan tersedia pada tahun 2025?

Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Info Bansos pada Selasa, 10 Desember 2024, pemerintah Indonesia telah merencanakan alokasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp4,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.

Diperkirakan sebanyak lima program bantuan sosial (bansos) akan disalurkan kembali dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE), yang menggabungkan data dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Sosial, PLN, Pertamina, serta hasil registrasi sosial ekonomi. Mekanisme ini dirancang untuk menjamin agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

Berikut adalah lima jenis program bansos yang diperkirakan akan cair di tahun 2025.

1. Makan siang bergizi secara gratis

Program ini secara bertahap telah diterapkan dan diuji coba di berbagai sekolah di berbagai daerah, dengan memberikan satu porsi makanan bergizi setiap hari kepada siswa dari PAUD hingga SMA.

Tujuan program ini adalah untuk mendukung kesehatan siswa dan meningkatkan fokus mereka dalam belajar. Selain itu, diharapkan program ini dapat menurunkan angka kekurangan gizi pada anak-anak dan membentuk generasi muda yang lebih sehat serta produktif.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Bansos ini diperkirakan akan kembali disebarkan untuk diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas. PKH bertujuan untuk mendukung kesejahteraan keluarga melalui pemberian bantuan tunai.

3. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

BPNT bertujuan membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Agar dapat menerima bantuan ini, masyarakat harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE).

4. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan untuk mendukung akses pendidikan agar siswa dapat terus bersekolah tanpa terkendala masalah biaya.

Bantuan ini mencakup jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK, termasuk pendidikan nonformal seperti kejar paket.

5. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)

Pemerintah menanggung iuran jaminan kesehatan BPJS sebesar Rp42.000 per bulan untuk setiap individu dari keluarga berpenghasilan rendah. Penerima manfaat program ini harus terdaftar dalam DTKS serta memiliki data kependudukan yang valid.

_{^{Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang (kanan) saat konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww/pri. (ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)}}

Pemerintah Indonesia telah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang bertujuan mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kenaikan tarif PPN diperkirakan akan mempengaruhi sejumlah barang dan jasa, terutama yang masuk dalam kategori mewah atau premium. Langkah ini juga diharapkan mampu menciptakan keseimbangan fiskal yang lebih baik dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Pemerintah menyebut bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh barang dan jasa, melainkan hanya diterapkan pada produk atau layanan yang tergolong mewah.

Beberapa sektor yang terdampak kenaikan ini mencakup layanan kesehatan dan pendidikan di segmen premium. Hal ini menunjukkan bahwa tarif PPN 12 persen ditujukan secara selektif untuk barang dan jasa tertentu yang memiliki nilai atau kategori eksklusif.

Berikut adalah beberapa kategori yang akan dikenakan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025:

Daftar barang dan jasa yang dikenakan PPN 12 persen

1. Rumah sakit dengan layanan VIP atau fasilitas kesehatan premium lainnya
2. Institusi pendidikan bertaraf internasional dengan biaya tinggi atau layanan pendidikan premium serupa
3. Konsumsi listrik rumah tangga dengan daya 3.600–6.600 VA
4. Beras dengan kualitas premium
5. Buah-buahan kategori premium
6. Ikan berkualitas tinggi, seperti salmon dan tuna
7. Udang dan crustasea mewah, misalnya king crab
8. Daging premium, seperti wagyu atau kobe, yang memiliki harga mencapai jutaan rupiah.

^{_{Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Dr. Trubus Rahardiansyah. ANTARA/Dokumentasi Pribadi}}

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Doktor Trubus Rahardiansyah mengatakan bahwa usulan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI kurang tepat karena akan ada tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

“Kalau dari pandangan kebijakan publik, meletakkan Polri di bawah TNI maupun Kemendagri itu tidaklah tepat,” kata Dr. Trubus Rahardiansyah kepada ANTARA melalui sambungan telepon di Jakarta, Minggu (1/12).

Menurut dia, ketika Polri di bawah Kemendagri, tupoksinya akan tumpang tindih dengan satpol PP. Selain itu, Polri juga sudah berperan dalam penegakan peraturan daerah bersama-sama dengan satpol PP.

Sementara itu, ketika Polri di bawah TNI, kata Trubus, juga tidak efektif karena kedua institusi itu memiliki tupoksinya masing-masing. TNI sebagai pertahanan, sedangkan Polri mengurusi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

“Fokus TNI ini lebih pada pertahanan dalam konteks keselamatan negara. Jadi, kalau diletakkan di situ, malah jadi tumpang tindih, malah jadi tidak efektif,” tuturnya.

Trubus mengatakan bahwa usulan meletakkan Polri di bawah Kemendagri atau TNI itu akan menjadi kemunduran sebab penggabungan TNI dan Polri sudah pernah dilakukan sebelum reformasi dan hasilnya pun tidak baik.

“Saya lihat perdebatan ini sudah lama sekitar 2—3 tahun lalu, juga pernah terjadi perdebatan ini. Ujungnya semua kembali kepada DPR itu sendiri,” katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Deddy Sitorus dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan bahwa wacana terkait dengan penempatan Polri di bawah TNI atau Kemendagri.

^{_{Tim SAR mengevakuasi jasad korban tanah longsor di Sembehe, Deli Serdang yang ditemukan terseret hingga 15 kilometer sampai ke sekitar perkebunan kelapa sawit kawasan Namorambe, Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (30/11/2024) (ANTARA/HO-Kantor SAR Medan)}}

 Basarnas menyatakan seluruh korban bencana tanah longsor di Sembahe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berhasil ditemukan sehingga operasi pencarian dan pertolongan (SAR) resmi ditutup, Sabtu malam.

Kepala Kantor SAR Medan Mustari dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu malam, mengatakan bahwa total ada 33 orang korban tanah longsor yang berlokasi di ruas Jalan Lintas Sembahe, Deli Serdang menuju Kota Berastagi, Sumatera Utara ini.

Dari 33 korban itu masing-masing ada 10 korban yang ditemukan meninggal dunia, dan korban meninggal terakhir adalah seorang pria bernama Tengku Riski (31) warga Kota Medan.

Tengku diidentifikasi oleh kepolisian di Deli Serdang merupakan sopir minibus yang dihantam tanah longsor saat melintasi Jalan Lintas Sembahe menuju Kota Berastagi pada Selasa (26/11) malam.

Korban Tengku Riski yang dilaporkan hilang lima hari yang lalu itu jasadnya berhasil ditemukan di sekitar perkebunan kelapa sawit kawasan Namorambe, Deli Serdang sore tadi sekitar pukul 16.30 WIB.

Basarnas mengkonfirmasi bahwa lokasi penemuan jasad Tengku Riski itu berjarak sekitar 15 kilometer dari lokasi bencana longsor.

“Sore tadi jasad korban langsung dievakuasi ke RSUD Adam Malik Medan dan juga sudah diserahkan kepada pihak keluarga,” kata dia.

Mustari melaporkan bahwa sebelumnya petugas gabungan juga sudah mengevakuasi sebanyak 23 orang korban luka-luka ke RSUD Adam Malik Medan dan Puskesmas Sibolangit.

Maka dari itu, kata dia, setelah seluruh korban hilang dan luka-luka berhasil ditemukan dan mendapatkan penanganan medis termasuk tidak ada lagi laporan korban hilang maka operasi SAR secara resmi dinyatakan selesai dan ditutup.

Penutupan operasi SAR tersebut dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Basarnas dengan seluruh potensi SAR yang terlibat antara lain TNI, Polri dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

^{_{Pengurus Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Selasa (26/11/2024). ANTARA/HO-Himperra}}

Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik dan memberikan apresiasi atas keluarnya surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang dukungan percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah.

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono di Tangerang, Selasa, mengatakan keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum disambut gembira oleh pengembang anggota Himperra seluruh Indonesia.

“Himperra berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah,” katanya dalam keterangan.

Menurut dia, langkah kolaborasi yang dilakukan tiga menteri itu merupakan kado istimewa buat MBR karena membantu meringankan beban masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah.

Oleh karena itu, dalam ajang Rakernas Himperra yang akan berlangsung pada Desember 2024, Himperra akan memberikan piagam dan penghargaan khusus untuk Maruarar Sirait selaku Menteri PKP, Tito Karnavian sebagai Mendagri, dan Dody Hanggodo sebagai Menteri PU.

Penghargaan yang akan diberikan kepada tiga menteri itu, ujarnya, sebagai bentuk apresiasi dari Himperra kepada para pengambil kebijakan yang terbukti mampu membuat gebrakan cepat dan dukungan nyata prorakyat, sehingga memudahkan masyarakat memiliki rumah.

Setelah keluarnya SKB 3 menteri ini, Himperra juga mengimbau untuk dilanjutkan lagi dengan SKB dengan berbagai kementerian lain yang terkait dengan sektor perumahan nasional dan agenda nasional percepatan program tiga juta Rumah.

Misalnya dengan Kementerian ATR/BPN terkait dengan LSD (Lahan Sawah Dilindungi), dan berbagai hal terkait sertifikat. Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman daring, Kementerian Lingkungan Hidup terkait amdal, UPL & UKL, Kementerian ESDM terkait pemanfaatan air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN serta BPJS-TK.

Kerja sama dengan berbagai lembaga itu, katanya, untuk menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah, sekaligus membantu MBR sesuai visi negara yang prorakyat.

“Himperra selama ini tetap konsisten mendukung program-program pemerintah di dalam pemenuhan rumah untuk MBR. Kami akan menjadi mitra utama pemerintah, bersama bergotong royong dalam penyediaan perumahan untuk rakyat,” katanya

SKB yang ditanda tangani oleh tiga menteri itu mengatur tiga hal yang akan membantu kelancaran program tiga juta rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 menjadi 10 hari.

SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan kepala daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

^{_{Calon Wakil Gubernur Bengkulu Meriani (ketiga skiri) saat menyampaikan rilis setelah diperiksanya Gubernur petahana Bengkulu Rohidin Mersyah, di Bengkulu, Minggu (24/11/2024). ANTARA/Anggi Mayasari}}

Tim pemenangan pasangan calon (paslon) Gubernur Bengkulu dan Wakil Gubernur Rohidin Mersyah (RM) – Meriani memastikan jika gubernur petahana tersebut akan tetap mengikuti pelaksanaan Pilkada 27 November 2024 meskipun telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perwakilan partai pengusung Usin Abdisyah Putra Sembiring di Kota Bengkulu, Minggu menyebutkan bahwa sampai hari ini tidak akan ada pembatalan pasangan Rohidin- Meriani sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2024.

“Berkaitan dengan peristiwa yang saat ini terjadi, bagi tim pemenangan tidak ada hubungannya dengan tim pemenangan Romer (Rohidin-Meriani). Kalaupun kemudian ada penanganan hukum itu penanganan hukum dari tim Rohidin sebagai kandidat calon gubernur,” ujar dia.

Kemudian, terkait dengan peristiwa hukum yang saat ini terjadi, kata Usin, pihaknya tetap menjadikan Rohidin Mersyah – Meriani menjadi peserta Pilkada 2024.

Dengan adanya peristiwa tersebut, menurut dia, menjadi spirit untuk memenangkan pilkada pada 27 November 2024. Selain itu pihaknya mengajak seluruh tim pemenangan dan masyarakat untuk memenangkan pasangan Romer.

“Tim pemenangan dan keluarga, tanpa penegasan ada kriminalisasi, masyarakat sudah bisa menilai,” kata Usin.

Sementara itu, calon Wakil Gubernur Bengkulu Meriani mengajak seluruh relawan, simpatisan dan masyarakat bahu membahu menjadikan peristiwa ini sebagai dorongan semangat untuk memenangkan pasangan Romer.

“Saya dengan ini menyatakan kepada seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu, menghadapi permasalahan ini. Kita harus berkepala dingin dan kita harus melihat praduga tak bersalah,” ujarnya.

^{_{Kendaraan KPK yang diduga membawa Gubernur Bengkulu petahana Rohidin Mersyah tiba di Mako Polresta Bengkulu, di Bengkulu, Sabtu. (23/11/2024) (ANTARA/Boyke Ledy Watra)}}

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Bengkulu petahana Rohidin Mersyah pada Sabtu malam 23 November 2024 di Mako Polresta Bengkulu.

“Seperti yang rekan-rekan sudah tahu juga, terakhir tiba di Mako Polresta, mungkin saat ini sudah sedang dalam pemeriksaan KPK, tinggal tunggu berita saja,” kata Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Deddy Nata menjawab pertanyaan jurnalis terkait pemeriksaan Rohidin, di Bengkulu, Sabtu.

Rohidin tiba di Mako Polresta Bengkulu sekitar pukul 22.50 WIB dengan tiga mobil yang digunakan KPK. Kombes Pol Deddy Nata pun membenarkan Rohidin merupakan orang terakhir sampai di Mako Polresta Bengkulu yang dibawa KPK.

“Ya memang benar Rohidin masuk. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut (dari KPK) ya,” kata dia.

KPK memakai ruangan Polresta Bengkulu untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rohidin Mersyah dan beberapa orang yang juga diperiksa.

“Ruangan kami memang yang dipakai (untuk pemeriksaan), ruangan Mako Polresta Bengkulu, tapi bukan ruangan kapolresta,” kata dia.

Kemudian, Kapolresta Bengkulu juga membenarkan sejumlah pengacara dari orang yang diperiksa KPK juga ikut mendatangi Polrestabm Bengkulu.

“Ya pengacara juga sudah datang, tapi kami sampaikan bahwa tidak bisa masuk ke dalam, karena memang bukan kegiatan Polresta. Jadi Polresta hanya mengamankan, segala sesuatunya itu tanggung jawab dari KPK,” ucap kapolresta.

Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kombes Pol Deddy Nata membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Markas Polresta Bengkulu, Sabtu (23/11).

Ia menegaskan bahwa Polresta Bengkulu hanya bertugas melakukan pengamanan kegiatan. Sementara itu, isi kegiatan yang dilakukan oleh KPK bukan merupakan wewenang pihaknya.

“Nanti kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Polresta Bengkulu hanya mengamankan kegiatan. Untuk isi kegiatannya, kita masih menunggu waktu. Nanti akan ada keterangan resmi lebih lanjut,” ujarnya.

Sebelumnya, masyarakat Kota Bengkulu sempat dihebohkan oleh kabar adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada Sabtu 23 November 2024.

^{_{vivo X Fold3 Pro (ANTARA/HO)}}

Beberapa bocoran mengenai spesifikasi dari seri ponsel lipat andalan vivo yakni vivo X Fold 4 sudah mulai bermunculan.

Kabar terbaru datang dari pembocor teknologi Digital Chat Station dalam unggahannya di media sosial China Weibo yang menyebutkan beberapa spesifikasi inti serta informasi bahwa kemungkinan ponsel ini mengalami peluncuran yang tertunda. Dikutip dari Gizmochina, Sabtu, diketahui bahwa saat ini prototipe vivo X Fold 4 sudah ada dan memiliki bobot yang sangat ringan dan tipis.

Meski profilnya ramping, namun, ternyata ponsel lipat ini mampu menghadirkan baterai berkapasitas besar sekitar 6.000 mAh dan telah mendukung pengisian daya nirkabel.

Untuk daya tahan, ponsel vivo X Fold 4 disebut Digital Chat Station akan mengantongi sertifikat IPX8 untuk ketahanan airnya.

Spesifikasi kunci lainnya yang muncul pada bocoran ini ialah vivo X Fold 4 dikabarkan akan memiliki sensor sidik jari ultrasonik ganda sama seperti yang hadir di vivo X Fold 3 Pro.

Pada sisi kamera, Digital Chat Station menyebutkan bahwa ponsel lipat itu akan mempertahankan modul melingkar yang besar dengan posisi di tengah.

Akan ada tiga kamera berukuran 50 MP yang terdiri dari lensa wide, telefoto periskop 3x, dan lensa ultrawide.

Selain itu, perangkat ini menggabungkan tombol tiga tahap yang peka terhadap tekanan, dan menjadi yang pertama hadir dalam jajaran ponsel pintar vivo

Bocoran ini juga menyebutkan bahwa vivo hanya akan merilis satu ponsel lipat saja sebagai penerus dari vivo X Fold 3 series dengan chip Snapdragon 8 Elite.

Sejauh ini, menyangkut kerangka waktu peluncuran Digital Chat Station memperkirakan bahwa ponsel ini akan dirilis lebih lambat dibanding generasi pendahulunya.

Apabila generasi pendahulu yaitu vivo X Fold 3 hadir di sekitar akhir tahun pada 2023 lalu. Nampaknya untuk penerusnya akan hadir lebih mundur di kuartal II 2025.