Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya mengatakan dirinya telah menindaklanjuti adanya unjuk rasa sejumlah Apartur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Senin (20/1).
Teddy mengatakan dirinya telah langsung menghubungi kedua belah pihak pada hari yang sama, Senin, tepatnya saat ia berada di Sumedang, Jawa Barat untuk mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam kegiatan meresmikan 37 proyek kelistrikan nasional di PLTA Jatigede.
“Kemarin sudah langsung saya hubungi kedua belah pihak ya. Saat saya masih di Sumedang,” ujar Teddy saat dihubungi Antara, Selasa.
Ia melanjutkan bahwa pada hari yang sama, tepatnya pada malam harinya, kedua pihak, yaitu pimpinan Kemdiktisaintek dan Paguyuban Pegawai Dikti di Kantor Kemdiktisaintek sudah melakukan dialog untuk pencapaian resolusi yang terbaik.
Teddy juga menegaskan bahwa selanjutnya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada hari ini akan langsung menindaklanjuti upaya pencapaian resolusi ini agar dapat segera menemukan titik tengah.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pihaknya melalui Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti persoalan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten.
“Nanti komisi terkait, Komisi IV yang akan melakukan, menindaklanjuti, terkait dengan hal itu (pagar laut di perairan Tangerang),” kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto pun mendesak pemerintah untuk segera mengusut dalang yang melakukan pemasangan pagar ilegal di perairan Tangerang tersebut.
“Kami dari Komisi IV mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan itu sebenarnya pagarnya punya siapa. Siapa yang bikin? Siapa yang suruh, siapa yang membiayai?” kata Titiek saat ditemui di Gedung DPR RI.
Dia pun mengaku heran terhadap munculnya pagar laut panjang di perairan Tangerang sebagaimana yang menjadi perhatian publik beberapa waktu belakangan.
Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai usulan penggunaan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Dalam aturan itu, ia menekankan bahwa zakat memiliki fungsi untuk kemaslahatan umat, yang sudah diatur kualifikasi penerimanya, sehingga bisa difungsikan untuk hal tersebut.
“Cukup diawasi pelaksanaannya. Jangan dipakai untuk hal-hal di luar ketentuan yang sudah diatur dan baku,” ucap Hardjuno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Adapun usulan penggunaan dana zakat untuk program MBG bermula dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B. Najamuddin.
Sultan mendorong keterlibatan masyarakat dalam biaya pelaksanaan program MBG, salah satu contohnya lewat pendanaan yang bersumber dari zakat yang terkumpul di lembaga zakat.
Menurut Hardjuno, wacana penggunaan dana zakat tersebut memperlihatkan pimpinan DPD tidak peka terhadap situasi dan kondisi bernegara dan pemerintahan baru yang sedang menata banyak hal sesuai jalur.
Dengan demikian, dirinya Hardjuno berharap usulan terkait dana zakat itu tidak berlanjut karena saran tersebut bukan soal kreatif atau tidaknya sebuah ide, tetapi soal keberpihakan terhadap prinsip tata kelola keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab.
Dana zakat, kata dia, memiliki aturan penggunaannya sendiri yang diatur dalam syariat Islam, sehingga mengalihkannya untuk program lain seperti MBG justru berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Maka dari itu, dia mengingatkan DPD agar lebih fokus pada kebijakan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas.
“Kita tidak bisa terus membebani publik dengan berbagai ide yang tidak matang dan tidak mematuhi prinsip tata kelola keuangan,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menilai usulan penggunaan dana zakat masyarakat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sesuai dengan tujuan zakat dan bahkan memalukan jika diterapkan.
“Sampai saat ini saya belum mendengar usulan itu ya. Semua itu keputusan ada di Presiden. Jadi, sabar ya,” ujar AM Putranto saat dimintai tanggapan, di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/1).
Ketika ditanya pandangannya terkait penggunaan dana zakat untuk Program MBG, Putranto menegaskan bahwa dana zakat memiliki peruntukan yang berbeda.
“Ya, apa ya seperti itu? Ya enggak kan? Gunanya zakat kan bukan untuk itu,” katanya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk program tersebut sebesar Rp71 triliun yang ditujukan untuk siswa, ibu hamil, dan pesantren.
Personel TNI AL dan nelayan membongkar pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan penyidikan terhadap pemagaran laut sepanjang 30 kilometer (km) yang ada di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, tetap akan berlanjut meskipun telah dilakukan pembongkaran.
“Proses penyidikan terkait kasus ini terus berjalan, termasuk pemanggilan pihak-pihak yang diduga terkait,” kata Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu malam.
Ia menyampaikan bahwa KKP bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelesaian kasus tersebut.
Doni menuturkan, KKP berkomitmen untuk memastikan bahwa semua tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan ruang laut dilakukan sesuai koridor hukum.
“Sebagaimana ditegaskan oleh Menteri (Kelautan dan Perikanan) Sakti Wahyu Trenggono, pagar laut di Tangerang, statusnya disegel oleh KKP sebagai barang bukti dalam proses penyidikan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas pembangunannya,” terangnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa KKP memahami dan menghormati kerja sama yang erat antara berbagai instansi dalam menjaga sumber daya laut Indonesia.
“Kami juga mengapresiasi peran aktif TNI Angkatan Laut dalam mendukung kepentingan nasional di sektor kelautan dan perikanan,” terangnya.
Kendati demikian, pihaknya menyayangkan pembongkaran pagar laut tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan KKP, yang berpotensi mengaburkan proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami berharap seluruh pihak terkait, dapat memperkuat koordinasi ke depan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya mendukung kepentingan bersama, tetapi juga sejalan dengan aturan hukum yang berlaku,” ucapnya.
Ia menambahkan, KKP tetap berkomitmen menjaga sinergi dengan TNI AL dan semua pemangku kepentingan lainnya demi menjaga kedaulatan laut Indonesia dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.
“Berbekal komunikasi dan kerja sama yang baik, kami yakin tantangan ini dapat diselesaikan secara efektif untuk kepentingan masyarakat dan negara,” katanya.
Sebelumnya, sebanyak 600 personel dari jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) beserta nelayan membongkar pagar laut di perairan tersebut pada Sabtu pagi.
Proses pembongkaran pagar laut itu diawali oleh personel TNI AL dan nelayan di garis pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga sekitar pukul 08.30 WIB. Dan hingga berakhir di pesisir Pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo.
Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto di Tangerang, mengatakan proses pembongkaran pagar laut yang terbuat dari bambu itu akan dilakukan secara bertahap.
Proses pencabutan akan dilakukan di Tanjung Pasir, bertahap sepanjang dua kilometer yang melibatkan sejumlah unsur, baik itu nelayan dan juga pihak kami (TNI AL),” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal), Laksamana Pertama I Made Wira Hady menyebutkan bahwa proses pembongkaran pagar laut tersebut ditargetkan selesai selama 10 hari ke depan.
“Dalam 10 hari nanti kita akan libatkan TNI dan nelayan untuk pembongkaran pagar laut ini,” kata Wira di Tangerang, Sabtu.
Ia menjelaskan, dari target 10 hari penyelesaian pembongkaran pagar laut di sepanjang pesisir Pantai Tanjung Pasir ini dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaannya 2 kilometer per harinya
Kantor BPR Bank Jepara Artha (Perseroda). OJK mencabut izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) di Jalan A. Yani No. Jepara.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memanggil Sekretaris Daerah Jepara Edy Sujatmiko (ES) terkait penyidikan dugaan korupsi dengan modus pemberian kredit usaha fiktif di lingkungan PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Perseroda) tahun 2022-2024.
“Pemeriksaan dilakukan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah, atas nama AN, EP, dan ES,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta.
Menurut informasi yang dihimpun saksi lainnya yang turut dipanggil penyidik KPK adalah Kadiv Bisnis, Literasi, dan Inklusi Keuangan PT BPR Bank Jepara Artha Ahmad Nasir (AN), dan notaris PPAT Eni Pudjiastuti.
Sejauh ini penyidik KPK belum memberikan keterangan soal materi apa saja yang akan dikonfirmasi kepada saksi maupun soal kehadiran para saksi.
KPK pada tanggal 24 September 2024 telah memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pencairan kredit usaha pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Perseroda) pada tahun 2022-2024.
Modus dalam perkara dugaan korupsi tersebut adalah pemberian kredit fiktif terhadap 39 debitur.
Dalam perkara tersebut, penyidik KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, namun nama dan jabatan para tersangka belum dapat disampaikan karena penyidikan yang sedang berjalan.
Penyidik KPK selanjutnya pada tanggal 26 September 2024 mengeluarkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap lima orang warga negara Indonesia berinisial JH, IN, AN, AS, dan MIA.
Larangan bepergian keluar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama jajaran pengurus Satgas dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Bahlil menyampaikan, Satgas Hilirisasi melakukan rapat perdana pada hari ini Jumat, kurang lebih hampir dua jam dan sudah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka meningkatkan investasi dan realisasi.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo bahwa hilirisasi ini harus betul-betul menjadi trigger pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sekaligus penciptaan nilai tambah. Di mana nilai tambahnya harus betul-betul dilakukan di Indonesia,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, juga menyampaikan pembiayaan untuk hilirisasi agar dilakukan di dalam negeri sesuai dengan arahan dari Presiden RI.
“Oleh karena itu arahan Bapak Presiden RI, kami merumuskan tentang pembiayaannya agar dilakukan juga di dalam negeri. Supaya persepsi yang seolah-olah mengatakan bahwa itu nanti asing lebih banyak mendapatkan hasilnya, itu perlahan-lahan kita akan kurangi,” kata Bahlil.
Dia juga menambahkan bahwa Kementerian ESDM menjadi posko bagi Satgas Hilirisasi untuk bekerja selama lima tahun ke depan.
“(Kementerian ESDM) ini akan menjadi posko untuk kami bekerja dalam kurang lebih 5 tahun sampai dengan menunggu arahan Bapak Presiden selanjutnya,” katanya pula.
Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan beranggotakan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga.
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menjelaskan bahwa pembentukan satgas itu bertujuan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor dan mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional.
Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keppres Nomor 1 Tahun 2025, berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Pebasket Satria Muda Pertamina Jakarta (SM) Widyanta Putra Teja, menunjukkan ekspresi kemenangan, usai mengalahkan Prawira Bandung dalam laga IBL 2025 di C-Tra Prawira Arena, Bandung, Sabtu (11/1).
Pebasket Satria Muda Pertamina Jakarta (SM) Widyanta Putra Teja mengatakan bahwa gim atau pertandingan sulit melawan tim yang kuat, sangat bagus untuk melatih mental dirinya dan rekan setim guna berusaha meraih juara Indonesian Basketball League (IBL) 2025.
Menurut dia, permainan sulit dan ketat melawan tim yang kuat seperti saat bertandang ke C-Tra Prawira Arena, Sabtu (11/1) lalu, guna menghadapi Prawira Bandung, bisa membuat kemampuan terbaik para pemain keluar dengan sendirinya, sehingga menunjukkan penampilan yang bagus guna membantu tim meraih kemenangan.
“Tapi saya merasa gim sulit seperti itu juga punya dampak bagus buat kami, salah satunya tentu melatih mental kami jadi lebih kuat di kemudian hari,” kata Widyanta dalam laman klub yang dikutip ANTARA di Jakarta, Rabu.
Ia menyatakan, meski meraih kemenangan 80-76 dalam pertandingan itu, namun pembenahan kualitas permainan masih harus terus ditingkatkan ke depannya, khususnya menjaga konsistensi permainan.
Sebab, SM masih akan menghadapi lawan-lawan berat lainnya yang sudah menanti.
“Kami seperti berhenti main basket di kuarter terakhir laga itu, mungkin juga agak terlena karena sudah unggul jauh. Itu yang harus cepat kami benahi sebagai satu kesatuan tim,” ujar pemain yang membukukan sembilan poin dan 3 assist saat laga perdana SM melawan Prawira.
Guard senior itu meyakini, pembenahan dalam pola permainan, peningkatan fokus bermain, dan kerja sama antara pebasket lokal dan asing harus lebih bagus, sehingga kedalaman skuad bisa terwujud.
Satria Muda Pertamina Jakarta selanjutnya dijadwalkan menjamu Kesatria Bengawan Solo di Britama Arena, Jakarta, Jumat (17/1).
Skuad asuhan Youbel Sondakh akan menjamu anak asuh Efri Meldi, yang dihuni pemain-pemain top nasional, seperti Nuke Tri Saputra, Kevin Moses Poetiray, dan Abraham Wenas.
Kapten Borussia Dortmund Emre Can menegaskan bahwa para pemain di timnya bertanggung jawab atas kekalahan mereka dengan skor 2-4 dari tuan rumah Holsten Kiel di Liga Jerman Bundesliga, Rabu (14/1) dini hari WIB.
“Kami, para pemain, yang bertanggung jawab atas kekalahan ini, bukan pelatih,” ujar Can, dikutip dari laman web Borussia Dortmund di Jakarta, Rabu.
Gelandang asal Jerman itu menilai dia dan rekan-rekan setimnya bermain buruk saat melawan Kiel, tim yang saat ini berada di zona degradasi.
Menurut Emre Can, timnya tidak mampu mengembangkan permainan nyaris sepanjang laga dan tampil rapuh sehingga lawan mampu melesakkan empat gol.
Emre Can pun menyatakan bahwa hasil buruk dari kandang Holstein Kiel tidak dapat diterima.
“Dengan segala hormat untuk Kiel, ini tidak bisa diterima. Kami hanya mengoper-oper bola dan tidak bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Berikutnya, kami tidak bisa bermain seperti ini lagi,” tutur pesepak bola berusia 31 tahun itu.
Eks pemain Bayern Muenchen, Liverpool dan Juventus itu meminta rekan-rekannya untuk mengevaluasi diri dan bekerja lebih keras untuk pertandingan-pertandingan ke depan.
Senada dengan Emre Can, Direktur Pelaksana Borussia Dortmund Lars Ricken menyebut bahwa hasil dari pertandingan versus Holstein Kiel memalukan terutama pada babak pertama.
“Babak pertama itu memalukan. Tim seperti kehilangan martabat,” kata Ricken.
Saat menghadapi Holsten Kiel, Dortmund tertinggal 0-3 terlebih dahulu setelah Shuto Machino (27′), Phil Harres (32′) dan Alexander Bernhardsson (45+4′) mencetak gol untuk tuan rumah pada babak pertama.
Paruh kedua, Dortmund memperkecil ketinggalan lewat gol Giovanni Reyna (71′) dan Jamie Gittens (74′). Akan tetapi, Kiel kembali melesakkan gol pada akhir laga berkat aksi Jann-Fiete Arp (90+8′) yang membuat Kiel menang 4-2 dan berhak atas tiga poin.
Bagi Dortmund, kekalahan tersebut membuat mereka bertengger di posisi kesembilan klasemen sementara Bundesliga 2024-2025 dengan 25 poin dari 17 pertandingan.
Sementara Kiel masih ada di zona degradasi yakni peringkat ke-17 dengan 11 poin dari 17 laga.
Seorang petugas KAI mengarahkan calon penumpang kereta api di Stasiun Gambir, Jakarta, Senin (23/12/2024). ANTARA/Harianto
VP Public Relations PT KAI Anne Purba mengingatkan para penumpang terkait pembelian tiket perjalanan kereta api (KA) menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 termasuk kereta jarak menengah dan jauh.
“Tiket kereta api jarak menengah atau jauh pada libur natal dan tahun baru sudah dapat dipesan H-45 sebelum keberangkatan. Masyarakat diharapkan dapat memesan tiket lebih awal melalui aplikasi KAI Access, situs resmi KAI, atau mitra penjualan resmi lainnya untuk mengantisipasi kehabisan tiket dan mendapatkan jadwal perjalanan sesuai kebutuhan,” kata Anne, di Jakarta, Selasa (17/12).
Selaras dengan itu, PT KAI pun gencar melakukan sosialisasi terkait pembelian tiket dan informasi lainnya melalui platform media sosial resmi. Mulai dari Instagram, X atau Twitter, dan Facebook.
“Calon penumpang disarankan untuk mengikuti akun resmi KAI @kai121 untuk mendapatkan informasi terbaru dan akurat. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses siaran pers resmi KAI di web kai.id,” kata dia lagi.
Selain itu, PT KAI juga menawarkan pelayanan perubahan jadwal perjalanan atau reschedule bagi penumpang yang telah membeli tiket, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
“Proses reschedule dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI atau di loket stasiun,” ujar Anne pula.
Anne mengingatkan agar masyarakat untuk mengisi identitas yang sesuai saat melakukan pembelian tiket kereta api. Cara ini dilakukan demi mencegah upaya praktik percaloan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“KAI terus berupaya mencegah praktik percaloan dengan menerapkan sistem pembelian tiket yang terintegrasi dan hanya melalui kanal resmi. Pelanggan diharapkan hanya memesan tiket di Access by KAI atau platform pembelian tiket resmi lainnya,” ujar dia lagi.
Selama libur natal dan tahun baru, PT KAI menyiapkan langkah-langkah strategis yang berlangsung selama 18 hari, mulai dari 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Salah satu hal yang difokuskan adalah pelayanan yang optimal dan keselamatan penumpang.
Melihat tingginya antusiasme masyarakat, PT KAI akan mengoperasikan tambahan sebanyak 56 perjalanan kereta api, terdiri dari 52 KA Jarak Menengah dan Jauh kelas Komersial, 2 KA Jarak Jauh PSO, serta 2 KA Lokal Komersial.
“Penambahan ini menghadirkan total 517.176 tempat duduk tambahan, mencakup 491.976 untuk KA Jarak Menengah dan Jauh kelas Komersial, 10.600 untuk KA Jarak Jauh PSO, serta 14.600 untuk KA Lokal Komersial,” kata Anne.
Dari aspek keselamatan, PT KAI akan selalu memastikan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan stasiun. Pihaknya rutin melakukan pemeriksaan intensif di jalur prioritas, termasuk titik rawan bencana, agar dapat merespons dengan cepat.
“Dengan persiapan ini, KAI berkomitmen memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025,” katanya lagi.
Seorang narasumber memaparkan materi pada acara Spesial Kumpul Akhir Tahun Juwara (SPEKTA) 2024 yang digelar Jalin bersama Mitra Bukalapak, di Jakarta, Senin (23/12/2024), untuk memperkuat transformasi digital bagi UMKM. ANTARA/HO-Jalin
PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), sebagai bagian dari Holding BUMN Danareksa, bersama Mitra Bukalapak bersinergi untuk memperkuat transformasi digital bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Direktur Komersial Jalin Eko Dedi Rukminto menegaskan bahwa sebagai bagian dari penyedia infrastruktur sistem pembayaran nasional, pihaknya berkomitmen mendukung ekosistem Mitra Bukalapak untuk menghadirkan solusi pembayaran digital seperti QRIS kepada pelaku UMKM.
“Transformasi digital melalui ekosistem yang kuat dapat membantu UMKM meningkatkan daya saing, efisiensi, serta akses terhadap layanan keuangan yang lebih inklusif,” ujar Eko dalam keterangannya, di Jakarta, Senin.
Menurutnya lagi, UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian nasional, berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja Indonesia.
Namun, katanya lagi, tantangan transformasi digital masih menjadi kendala yang harus dihadapi agar UMKM dapat tetap kompetitif di tengah perubahan ekonomi modern.
“Untuk menjawab tantangan ini, kolaborasi lintas sektor dengan dukungan ekosistem terintegrasi menjadi sangat penting agar tetap kompetitif dalam era perdagangan digital,” katanya pula.
Sebagai kelanjutan dari kemitraan strategis dengan VJI, bagian dari ekosistem Bukalapak, katanya, Jalin berperan mendukung transformasi digital UMKM melalui penyediaan teknologi pemrosesan pembayaran (switching).
Sinergi dengan mitra strategis seperti Bukalapak memungkinkan Jalin untuk memperkuat ekosistem digital, menghadirkan solusi pembayaran seperti QRIS, dan memberikan edukasi yang relevan kepada pelaku usaha demi mewujudkan inklusi keuangan yang berkeadilan.
Wakil Direktur Bukalapak Bima Tjahja menekankan pentingnya kolaborasi dengan Jalin dalam mendukung digitalisasi UMKM.
“Dengan dukungan Jalin, kami dapat memperluas akses terhadap teknologi pembayaran seperti QRIS, yang telah terbukti meningkatkan efisiensi dan membuka peluang baru bagi UMKM untuk berkembang,” katanya pula.
Salah satu upaya memperkuat transformasi digital bagi UMKM yang digelar Bukalapak, yakni acara Spesial Kumpul Akhir Tahun Juwara (SPEKTA) 2024.
SPEKTA menghadirkan secara hibrid komunitas Juwara Mitra Bukalapak yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan fokus pada pemberdayaan warung, kios tradisional, dan agen individu agar tetap kompetitif dalam mempercepat transformasi digital UMKM melalui model bisnis O2O (online to offline).
“Acara tahunan ini bertujuan untuk mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus menjadi momen edukasi untuk memperkuat akseptasi sistem pembayaran digital, seperti QRIS,” katanya.
Berdasarkan data Bank Indonesia hingga November 2024, QRIS telah mencatatkan 689,07 juta transaksi, dengan 55,02 juta pengguna dan 35,1 juta merchant.
