GITEOSPEED

^{_{Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menjawab pertanyaan awak media seusai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Jakarta, Rabu (12/2/2025).}}

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa seluruh pegawai OIKN akan pindah berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, pada Maret 2025.

Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa pemindahan aparatur sipil negara (ASN) OIKN ke IKN agar bisa lebih fokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara.

“Kami nanti Maret ini, semua orang otorita, karyawan otorita harus pindah ke IKN. Karena kantornya sudah jadi, ada empat rusun yang akan kami pakai untuk hunian,” kata Basuki.

Dia menyampaikan bahwa selama ini pegawai OIKN berkantor di tiga lokasi, sehingga dengan pemindahan di IKN, maka semua kegiatan akan lebih terpusat dalam menjalankan program kerja.

“Seluruh kegiatan OIKN akan ada di IKN dan seluruh pegawai otorita akan pindah ke IKN, yang selama ini ada tiga tempat di Jakarta, Balikpapan dan IKN,” ucap dia.

Basuki mengaku bahwa pada Rabu sore ini dirinya akan ke IKN, guna memastikan kesiapan kantor sebelum pemindahan ASN OIKN secara keseluruhan.

“Saya sore ini ke sana. Saya mau lihat kantornya, kesiapan kantornya. Supaya nanti Maret bisa saya pindah ke sana,” tutur Basuki.

Kendati demikian, Basuki belum menyebutkan tanggal pemindahan seluruh pegawai OIKN ke IKN. Hanya saja, dia menyebutkan bahwa saat ini sebagian pegawai OIKN sudah berkantor di IKN.

“Sekarang sudah ada di sana. Kalau yang kebanyakan yang dari OIKN sebenarnya sudah ada di sana (IKN). Yang di sini (Jakarta), ada di Menara Mandiri, itu pun dari lantai yang 17 sudah gak ada, tinggal lantai 5,” imbuh Basuki.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan seluruh kegiatan OIKN direncanakan akan dilakukan penuh di Nusantara, Kalimantan Timur mulai Maret tahun ini.

Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw mengatakan, seluruh pegawai OIKN juga direncanakan akan mulai berkedudukan dan berkantor di Gedung OIKN yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada bulan Maret.

“Direncanakan seluruh kegiatan Otorita IKN akan dilakukan penuh di Ibu Kota Nusantara dan seluruh pegawai Otorita IKN akan mulai berkedudukan dan berkantor di Gedung Otorita IKN yang telah selesai dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN mulai bulan Maret 2025 ini,” ujar Troy di Jakarta, Rabu.

Kantor pusat OIKN dengan gedung yang baru di IKN, Kalimantan Timur akan digunakan pada bulan Maret 2025.

^{Ilustrasi. Poster “Daredevil”} 

Setelah berjalan tiga musim (2015 hingga 2018) di Netflix, pahlawan komik Marvel bernama asli Matthew “Matt” Murdock beralih ke serial baru di Disney+ berjudul “Daredevil: Born Again” yang dijanjikan melampaui serial sebelumnya, termasuk dari segi intensitas kekerasan.

“Tingkat kekerasan sangat tinggi untuk serial Marvel di Disney+. Saya tidak berpikir hal lain akan sebanding (bahkan adegan di stadion bisbol). Ada momen yang benar-benar gila – dan melampaui apa pun yang pernah dilakukan Netflix,” kata showrunner “Daredevil: Born Again” Dario Scardapane kepada Empire Online, dilansir dari laporan Dark Horizons, Selasa.

Meskipun kekerasan intensitas tinggi umumnya berdampak negatif bagi kualitas suatu serial film, menjelang penayangan “Daredevil: Born Again” pada 4 Maret mendatang, penggemar mungkin berharap pernyataan Scardapane akurat agar memenuhi ekspektasi terhadap serial Daredevil sebagaimana diadaptasi dari komik Marvel.

Masih dalam laporan yang sama, Vincent D’Onofrio, yang memerankan Wilson Fisk alias Kingpin di “Daredevil: Born Again”, mengatakan bahwa serial terbarunya akan mengembangkan konflik utama antara Daredevil dan Kingpin, namun berbeda dari serial sebelumnya, klimaks perkelahian ini tidak hanya di akhir episode. Karena konflik besarnya sudah dibangun sejak awal.

“Perhatikan bagaimana setiap musim yang lalu berakhir, mereka berkelahi, Kingpin dipenjara, lalu dia muncul kembali. Saya rasanya tidak mau begitu. Dinamika mereka saat ini jauh lebih menegangkan. Satu adegan di episode pertama telah menjelaskan semuanya, dan delapan episode berikutnya akan semakin berbahaya,” kata Vincent.

Terlebih, Fisk adalah wali kota New York di jagad Marvel, yang berarti Fisk semestinya lebih sulit dikalahkan.

^{_{Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun bersama Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo saat ditemui usai RDP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/2/2025).}}

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan DPR sepakat untuk menjalankan sistem Coretax bersamaan dengan sistem perpajakan yang lama.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar tertutup hari ini, pihaknya meminta DJP untuk kembali memanfaatkan sistem perpajakan yang lama.

“Sebagai antisipasi dalam mitigasi implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan, agar tidak mengganggu kolektivitas penerimaan pajak,” kata Misbakhun saat ditemui usai RDP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Komisi XI pun merekomendasikan DJP untuk menyempurnakan sistem teknologi Coretax, termasuk memperkuat aspek keamanan siber, guna memastikan implementasi sistem tak berdampak pada upaya kolektivitas penerimaan pajak dalam APBN tahun anggaran 2025.

Di sisi lain, Komisi XI meminta DJP untuk tidak mengenakan sanksi terhadap wajib pajak yang terkendala oleh sistem Coretax. DJP pun perlu melaporkan perkembangan sistem Coretax kepada Komisi XI secara berkala.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengamini penerapan Coretax akan dijalankan bersamaan dengan sistem perpajakan lama.

Pada dasarnya, sejumlah layanan pajak masih menggunakan sistem yang lama, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk tahun pajak 2024 (yang dilaporkan hingga 31 Maret 2025 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2025 untuk wajib pajak badan) masih dilakukan melalui laman DJP Online.

Pelaporan SPT baru dilakukan melalui Coretax untuk tahun pajak 2025 yang dilaporkan pada 2026.

Namun, untuk layanan pajak lainnya, DJP akan meninjau kembali dalam melakukan penyesuaian.

“Jadi nanti yang dirasa perlu, kita menggunakan sistem yang lama. Rolling out-nya Coretax tetap jalan, yang harus kembali ke sistem lama kami jalankan,” ujar Suryo.

Sebagai tindak lanjut kesepakatan RDP, DJP akan menyusun peta jalan (roadmap) yang merinci langkah mitigasi terhadap implementasi Coretax.

_{^{Arsip foto – Pekerja menunjukkan emas yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (ANTAM), Jakarta, Kamis (7/11/2024).}} 

Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin, naik sebesar Rp5.000 per gram, dari Rp1.662.000 per gram menjadi Rp1.667.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.518.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

– Harga emas 0,5 gram: Rp883.500.
– Harga emas 1 gram: Rp1.667.000.
– Harga emas 2 gram: Rp3.274.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.886.000.
– Harga emas 5 gram: Rp8.110.000.
– Harga emas 10 gram: Rp16.165.000.
– Harga emas 25 gram: Rp40.287.000.
– Harga emas 50 gram: Rp80.495.000.
– Harga emas 100 gram: Rp160.912.000.
– Harga emas 250 gram: Rp402.015.000.
– Harga emas 500 gram: Rp803.820.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.607.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

^{_{Arsip foto – Presiden AS Donald Trump berjabat tangan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un saat mereka bertemu di zona demiliterisasi yang memisahkan kedua Korea, di Panmunjom, Korea Selatan (30/6/2019)}}

Presiden Donald Trump mengatakan bahwa AS akan menjalin hubungan dengan Korea Utara.

“Kami akan menjalin hubungan dengan Korea Utara, dengan Kim Jong Un,” kata Trump dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Gedung Putih, Jumat (7/2).

Menurut Trump, hubungan baiknya dengan Kim merupakan “aset yang sangat berharga bagi semua pihak”.

“Maksud saya, saya akur dengannya, dia akur dengan saya. Dan itu hal yang baik, bukan hal yang buruk,” katanya, merujuk pada Kim.

Sementara itu, PM Jepang Ishiba menegaskan perlunya kedua negara mengatasi program nuklir dan rudal Korea Utara, yang menimbulkan ancaman serius bagi Jepang, AS, dan sekitarnya.

“Jepang dan AS akan bekerja sama menuju denuklirisasi penuh Korea Utara,” ujarnya.

Trump menjadi presiden AS pertama yang menginjakkan kaki di wilayah Korea Utara pada 2019.

Sebagai bagian dari negosiasi dengan Pyongyang mengenai program nuklir dan rudal balistik terlarangnya, ia bertemu dengan Kim di zona demiliterisasi yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan.

Sejak itu, Korea Utara telah melakukan serangkaian uji coba rudal dan nuklir, termasuk apa yang diklaimnya sebagai peluncuran rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat yang berhasil pada 2023.

^{_{Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat berpidato dalam Rakernas Partai Golkar 2025 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025).}}

 Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia “menyentil” Ketua Komisi XII DPR RI terkait polemik kebijakan LPG 3 kilogram saat menyampaikan pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025.

Adapun Ketua Komisi XII DPR RI merupakan Bambang Patijaya selaku anggota dari Fraksi Partai Golkar DPR RI, yang bertugas di komisi yang membidangi energi dan sumber daya mineral. Terkait itu, Bahlil mengibaratkan saat ini tengah menguji loyalitas anak buah.

“Ketua Komisi XII ada? Bapak sebagai Ketua Komisi XII yang utamanya Partai Golkar ngomong juga seperti ini; hati-hati, Ini ibarat sebuah kapal. Jangan teman-teman pikir kapal ini memasuki karam,” kata Bahlil saat berpidato di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu.

Dia pun tak menjelaskan secara rinci maksud pernyataannya tersebut. Namun dia mengatakan bahwa momentum tersebut jadi kesempatan bagi seorang “nakhoda” untuk menguji “anak buah kapal”.

Di momen tersebut, menurut dia, ada “anak buah kapal” yang taat kepada tujuan “kapal” dan ada yang meloncat karena perahu sedang miring. Bahkan, kata dia, ada yang mendorong-dorong agar “kapal” segera terbalik.

“Cuma nakhoda yang satu ini kan sudah sering bermain di ombak-ombak itu. Jadi insyaallah, no problem. Nggak ada masalah, saya pikir,” kata dia.

Sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil mengatakan bahwa pengaturan distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi yang sebelumnya melarang penjualan di tingkat pengecer, dilakukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran kepada rakyat.

Menurut dia, hal itu juga merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto demi mengefisienkan penyaluran subsidi. Namun, dia pun meminta maaf kepada masyarakat karena mengeluarkan kebijakan yang tiba-tiba.

“Ini yang kemudian sekarang kita ubah bertahap, kita lakukan penataan agar tetap mereka bisa berjalan dan sekarang mereka sudah bisa berjalan,” kata dia.

_{^{Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Komitmen Bersama Kementerian HAM Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (31/01/2025)}}

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menegaskan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) sudah dianggarkan.

Hal itu disampaikan Purwadi untuk merespons adanya isu penghapusan THR dan gaji ke-13 ASN di tengah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Sudah dianggarkan,” kata Purwadi saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut memberi sinyal bahwa gaji ke-13 dan 14 bagi ASN tetap cair.

Menkeu meminta publik untuk menunggu pengumuman lebih lanjut soal perkembangan gaji tersebut.

“Insyaallah (cair),” kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (6/2).

Di media sosial akhir-akhir ini dihebohkan dengan kabar bahwa pemerintah berencana untuk menghapus gaji ke-13 dan 14 atau THR ASN pada tahun 2025.

Hal itu menyambung arahan efisiensi anggaran APBN 2025 dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Presiden meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

        

^{_{Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Muhammad Yusuf dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis (6/1/2025).}}

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan potensi karbon biru Indonesia cukup besar dan diakui oleh dunia internasional.

“Jadi kalau potensi karbon biru Indonesia cukup besar, dunia sebenarnya mengakui. Jadi beberapa kali paparan di dunia internasional itu selalu mengakui bahwa Indonesia negara besar,” kata Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Muhammad Yusuf di Jakarta, Kamis.

“Kita punya hutan besar, kita hidup di iklim tropis dan kita punya juga lamun dan mangrove yang juga sebenarnya lebih bagus hidup di iklim tropis.Potensinya cukup besar, tetapi tingkat kerusakan mangrove dan lamun cukup besar juga, sehingga kita harus bisa melakukan upaya mengurangi kerusakan tadi dan memperbaiki yang rusak,” katanya menambahkan.

Upaya untuk melakukan rehabilitasi dan mengurangi kerusakan lamun serta mangrove di laut dan wilayah pesisir dalam rangka untuk mengurangi emisi melalui penyerapan emisi.

Hal tersebut juga dapat menjadi barter bagi Indonesia dengan negara-negara penghasil emisi yang tidak memiliki potensi karbon biru.

“Upaya-upaya ini, kalau kita bisa misalnya mengurangi kerusakan lamun dan mangrove maka itu juga dianggap sebagai upaya apalagi melakukan rehabilitasi itu sebenarnya juga upaya. Berapa besarnya upaya yang kita lakukan itu untuk bisa menyerap emisi itu bisa dikuantifikasi dan dapat menjadi barter kita dengan negara-negara penghasil emisi yang tidak punya yang tadi (karbon biru). Jadi kita sebenarnya lebih mengandalkan penyerapan emisi dari ekosistem tadi. Jadi potensinya cukup besar,” kata Muhammad Yusuf.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, Mitigasi Perubahan Iklim Sektor lain untuk sektor kelautan atau karbon biru (blue carbon) dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Kemudian Adaptasi Perubahan Iklim bidang lain untuk bidang kelautan atau blue carbon dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Kebijakan sektor kelautan atau blue carbon sebagaimana dimaksud tersebut dilaksanakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dapat dipertimbangkan dalam Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor lain untuk sektor kelautan atau blue carbon dalam rangka pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC).

 Kementerian Keuangan membatalkan Penawaran Beasiswa Kemenkeu (Ministerial Scholarship) Tahun 2025 sebagai tindak lanjut arahan efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L).

Dalam surat bernomor PENG-14/PP.2/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial Wahyu Kusuma Romadhoni menyatakan pembatalan itu sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Keputusan itu juga merupakan hasil Rapat Pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) pada 31 Januari 2025.

“Kami sampaikan permohonan maaf atas pembatalan Penawaran Beasiswa Kemenkeu (Ministerial Scholarship) Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut dari pembatalan, proses pendaftaran beasiswa dimaksud kami hentikan terhitung sejak tanggal pengumuman ini ditetapkan,” ujar Wahyu.

Melansir laman BPPK Kemenkeu, Ministerial Scholarship merupakan program beasiswa yang diperuntukkan bagi kader pemimpin atau talenta terbaik Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di luar negeri.

==

Program beasiswa ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Keuangan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Kementerian Keuangan.

Para alumni Ministerial Scholarship diharapkan memiliki keunggulan kompetitif sehingga lebih siap untuk memimpin Kementerian Keuangan di masa mendatang.

Untuk tahun ini, program itu dibuka pada 10 Januari dan rencananya ditutup pada 9 Februari. Namun, program dibatalkan sejak keluarnya surat pembatalan yang ditetapkan pada 31 Januari 2025.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Guna mengakomodasi arahan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

^{_{Tabung elpiji ukuran 3 kilogram kosong siap diisi kembali di gudang Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Kudus, Jawa Tengah.}}

 Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mulai mensosialisasikan aturan terkait pembelian elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram, termasuk untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar bisa mendapatkan elpiji sesuai kebutuhan.

“Elpiji ukuran 3 kg sebetulnya untuk warga miskin, sehingga yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang seharusnya berhak mendapatkan elpiji bersubsidi,” kata Kabid Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kudus Minan Mochamad di Kudus, Selasa.

Ia berharap masyarakat dari kalangan ekonomi mampu memahami hal itu, karena masih bisa membeli elpiji non-subsidi dengan pilihan elpiji ukuran 12 kilogram dan 5,5 kilogram.

Sosialisasi juga ditujukan kepada pelaku UMKM karena untuk memastikan legalitasnya harus mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan identitas resmi yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

“NIB juga menjadi bukti bahwa mereka merupakan pelaku UMKM, sehingga mudah dalam mendapatkan elpiji bersubsidi sesuai kebutuhan. Sedangkan konsumen rumah tangga dalam membeli harus menunjukkan KTP,” ujarnya.

Untuk rumah tangga, kata dia, kebutuhan elpijinya per pekan berkisar satu tabung saja, sedangkan pelaku UMKM per pekan berkisar 3-4 tabung, sehingga tanpa dilengkapi NIB tentunya masuk kategori konsumen rumah tangga.

Ia mengungkapkan sosialisasi akan digelar hingga pelaksanaan aturan soal pembelian elpiji bersubsidi yang dijadwalkan pada April 2025.

Meskipun sebelumnya sempat ada larangan pengecer menjual elpiji bersubsidi, kata dia, hingga Selasa ini (4/2) suplai elpiji masih lancar dan pasokan tersedia cukup.

“Kalaupun ada yang belum terdaftar di pangkalan, harapan kami pangkalan tetap bisa melayani sesuai aturan yang ada,” ujarnya.

Karena selama ini pembelian elpiji 3 kg langsung ke pangkalan dengan harga sesuai Harga

Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp18.000. Sedangkan penyaluran elpiji bersubsidi melalui 17 agen dengan 1.170 pangkalan resmi yang tersebar di sembilan kecamatan.

Dari seribuan pangkalan tersebut, meliputi 115 pangkalan elpiji di Kecamatan Dawe, 132 pangkalan di Kecamatan Gebog, 136 pangkalan di Kecamatan Kaliwungu, 105 pangkalan di Kecamatan Bae, 106 pangkalan di Kecamatan Mejobo, 149 pangkalan di Kecamatan Jekulo.

Kemudian 87 pangkalan di Kecamatan Undaan, 198 pangkalan di Kecamatan Jati, dan 142 pangkalan di Kecamatan Kota.