Mengutip Reuters, badan cuaca negeri itu mengatakan gempa berada di kedalaman 23,9 km (14,9 mil). Belum diketahui apakah ada kerusakan dan laporan kematian akibat gempa ini.
Taiwan terletak di dekat persimpangan dua lempeng tektonik. Politik ini rawan gempa bumi.
Pada bulan April, Hualien dilanda gempa bumi terbesar yang melanda Taiwan dalam setidaknya 25 tahun. Sembilan orang tewas dan lebih dari 900 orang terluka, dan ribuan gempa susulan telah terjadi sejak saat itu.
Lebih dari 100 orang tewas dalam gempa bumi di Taiwan selatan pada tahun 2016, sementara gempa berkekuatan 7,3 skala Richter menewaskan lebih dari 2.000 orang pada tahun 1999.
Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan bahwa tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan tensi geopolitik perlu dicermati karena berpotensi meningkatkan ketidakpastian. Namun, sepanjang paruh pertama tahun ini, BSI dapat mendorong pertumbuhan pembiayaan dengan mengarahkan kepada segmen-segmen serta sektor yang tepat.
“Karena kalau kita salah masuk, artinya khawatir dengan kualitas dari pembiayaan itu sendiri,” ungkap Hery saat Press Conference Kinerja Kuartal II/2024 BSI secara virtual, Senin (2/9/2024).
Pertama, paparnya, BSI fokus pada segmen yang menguntungkan. Dalam hal ini, utamanya adalah segmen konsumer, seperti pembiayaan perumahan dan ragam kebutuhan. Selain itu, sebagian juga ke segmen retail dan UMKM.
“Termasuknya dalam produk gadai, cicil emas, ini juga adalah segmen yang profitable, yang memberikan profitability yang bagus buat BSI dan dari sisi kualitas juga sangat aman dan bagus. Nah ini adalah produk-produk unggulan kita,” papar Hery.
Sementara pada segmen wholesale banking, Hery mengatakan BSI memiliki sektor-sektor yang tumbuh dan memiliki ekosistem bisnis yang dapat dikembangkan dan terus berkoordinasi dengan holding bank, perusahaan induk, pemegang saham. Itu sesuai dengan eksposur kepemilikan masing-masing, agar tidak melebihi kapasitas.
Di samping itu, dari sisi risk management, Hery mengatakan pihaknya sudah memiliki portfolio guideline dan kriteria penerimaan pembiayaan yang baik, agar pembiayaan diarahkan pada segmen-segmen dan sektor yang tepat.
“Semua kita jaga agar prudent dan diarahkan in line dengan good corporate governance,” ujar Hery.
BSI juga menjaga tingkat persaingan pada level yang sehat, dengan memberikan tingkat imbal hasil yang kompetitif.
“Nah pricing ini tentunya didorong oleh kemampuan kita untuk punya funding murah tadi sehingga kita bisa membeli harga ataupun pricing pembayar yang kompetitif. Jadi kita memang harus lakukan terus gimana mendorong dana murah itu cukup tumbuh dengan baik,” jelas Hery.
Menurutnya, BSI beruntung karena memiliki kemampuan menumbuhkan dana murah atau CASA yang cukup baik. Ini tercermin dari volume tabungan BSI yang berada di peringkat ke-5 secara nasional.
Terkait rencana itu, pelaku usaha hotel di Bali merespons positif. Bahkan Wakil Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Rai Suryawijaya mengungkapkan, Bali Selatan merupakan wilayah terpadat di Bali. Beberapa wilayah tersebut diantaranya yakni Seminyak, Kuta, Legian, Jimbaran, Benoa, Nusa Dua, serta Uluwatu.
“Suplai di Bali 157 ribu hotel room, sedangkan di Bali Selatan saja jumlahnya 123 ribu, hampir 71% ada di Bali selatan. kalau ga distop akan berdampak kemacetan luar biasa,” katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (2/9/2024).
Usulan untuk melakukan moratorium hotel sudah diajukan sejak sebelum pandemi atau sekitar 2018 silam, namun hingga kini belum berlangsung dengan baik.
“Ketika dimana-mana macet saya takutnya fireback diberitakan Bali overtourism di media, maka harus di-manage dengan baik. harus ada good will dan political will untuk melakukan ini,” ujar Rai.
Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali tahun 2019 mencapai 6,3 juta. Sedangkan di tahun ini target Menparekraf untuk wisman yang datang ke Indonesia mencapai 14,3 juta, diharapkan Bali dapat 50% atau 7 juta, pasalnya pada 2023 dari target 4,5 juta, bisa mendapat 5,3 juta wisman atau di atas target 2023.
“Target 7 juta dengan suplai di Bali 157 ribu hotel room masih tertampung. Sedangkan tingkat hunian belum sampai 90%, kita hitung year to date, kadang-kadang 90, kadang-kadang di bawah. Januari – Juni closing okupansi rata-rata 70%, Juli – Oktober rata-rata 82% banyak hotel di atas itu, ada juga di bawah itu, jadi sebenarnya masih cukup,” kata Ketua BPD PHRI Kabupaten Badung itu.
Seperti diketahui,Sandiaga Uno mengungkapkan, bakal melakukan moratorium alias menangguhkan izin pembangunan hotel untuk menjaga kualitas pariwisata di Indonesia, termasuk Bali bagian Selatan. Saat ini, katanya, pemerintah tengah menggodok sejumlah kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pariwisata di Tanah Air, yakni penghentian konversi lahan pertanian hingga moratorium pembangunan hotel dan fasilitas pariwisata lainnya.
Namun, ia belum menjelaskan kebijakan tersebut secara detail karena masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah, termasuk di rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa hari mendatang.
“Ada beberapa kebijakan yang segera dirampungkan pemerintah, terutama melihat potensi kepadatan yang membuat situasi tidak aman dan tidak nyaman. Khususnya di beberapa destinasi di Bali Selatan dan beberapa destinasi lain di luar Bali yang mengalami permasalahan yang sama,” ujar Sandi dalam Indonesia Quality Tourism Conference di Bali, dikutip dari keterangan resmi Kemenparekraf RI, Senin (2/9/2024).
Dalam forum presiden melihat semangat solidaritas dan multilateralisme internasional semakin dikesampingkan dan fragmentasi semakin melebar. Hal itu memberikan dampak negatif kepada negara berkembang dan meningkatkan kemiskinan.
Bahkan konflik geopolitik dan fragmentasi telah berdampak besar pada perekonomian global. Ketika negara-negara raksasa saling sikut-sikutan, negara berkembanglah yang menjadi korban.
Pada forum Internasional HLF-MSP 2024 ini Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali akan membahas Kiat warga dunia agar sejahtera dan hidup layak.
Saksikan dialog lengkapnya secara eksklusif dan LIVE! di CNBC Indonesia, Senin (2/9/2024). pukul 17:15 WIB.
Pada Selasa lalu, China mengeluarkan 16.000 pengujian lisensi untuk kendaraan otomatis dan membuka pengujian jalan publik hingga 32 km.
Pada Juni lalu, pemerintah juga memberikan lampu hijau untuk 9 produsen mobil tanpa awak, termasuk BYD dan Nio, untuk menguji teknologi pengemudi tanpa awak di beberapa jalanan publik.
Elon Musk pun sedang berupaya mendapat persetujuan untuk teknologi Full-Self Driving (FSD) Tesla di China.
Hal ini membuat internet gempar. Media sosial China ramai mendiskusikan dampak maraknya robotaxi yang akan merenggut pekerjaan sopir.
Sejauh ini, platform aplikasi transportasi online berbasis kendaraan self-driving ‘Apollo Go’ milik Baidu sudah mengoperasikan 400 awak robotaxi di Wuhan. Perusahaan menargetkan penambahan hingga 1.000 armada pada akhir tahun ini.
Apollo Go menjadi sangat populer. Banyak sopir taksi manual yang menandatangani petisi untuk meminta otoritas membatasi penggunaannya, menurut media lokal China.
Apollo Go sendiri menawarkan harga lebih murah. Untuk pengendaraan selama 16 menit, biaya dengan robotaxi hanya 10,36 yuan atau hampir setengah kali lebih murah ketimbang rata-rata 20 yuan di aplikasi transportasi online manual dengan taksi bersopir.
Liu Yi (36 tahun) adalah salah satu dari 7 juta sopir online di China yang khawatir akan kehilangan pekerjaan. Pria yang berdomisili di Wuhan tersebut mulai bekerja paruh waktu sebagai sopir online pada tahun ini.
Sebelumnya, ia adalah pekerja konstruksi bangunan. Namun, industri properti lesu ditandai dengan banyaknya apartemen yang tak laku.
Kini, ia kembali harus menghadapi krisis baru. Yi melihat sudah banyak taksi tanpa sopir yang wara-wiri di area tempatnya mencari nafkah.
“Semua orang akan kelaparan,” kata dia, dikutip dari Reuters.
Muncul Profesi Baru
Pakar menyebut industri mobil otomatis dan robotaxi lambat laun akan makin matang. Untuk itu, ke depannya akan ada pekerjaan baru yang menggantikan profesi driver yang hampir punah.
“Kalian [driver] tak akan langsung kehilangan pekerjaan dalam satu waktu. Ini akan membutuhkan transisi perlahan, mulai dari area tertentu, hingga wilayah tertentu,” kata Mohit Sharma, analis di Counterpoint Research.
Ia menambahkan, pemerintah bisa berkolaborasi dengan perusahaan robotaxi untuk mengalihkan profesi driver ke pekerjaan lain. Tentunya, perlu diberikan sistem edukasi dan pelatihan yang memadai untuk menyiapkan para driver menghadapi robotaxi yang makin marak di masa depan.
Juru bicara Apollo Go mengatakan perusahaan berkomitmen untuk menciptakan peluang kerja baru di ekosistemnya. Misalnya, profesi untuk mengawasi dan menguji sistem, serta anotasi data.
Sharma menegaskan, meski inovasi teknologi akan memusnahkan profesi tertentu, tetapi inovasi juga selalu menciptakan pekerjaan baru.
Antara lain, ia menyebut profesi di sektor keamanan siber, pengujian dan validasi kendaraan otomatis, hingga pengembangan software.
“Di masa depan, mobil otomatis pasti akan menggantikan driver. Namun sekali lagi, kini pasokan driver sudah mulai berkurang. Jadi, ini merupakan keuntungan bagi perusahaan [yang mengembangkan robotaxi],” kata dia.
Kalangan pelaku usaha pariwisata di Bali menyambut baik dengan rencana pemerintah yang bakal melakukan moratorium penghentian konversi lahan pertanian hingga moratorium pembangunan hotel serta fasilitas pariwisata lainnya khususnya di Bali Selatan. Pasalnya saat ini sudah terlampau padat, terlihat dari jalanan yang sering mengalami kemacetan.
“Untuk mengerem alih fungsi lahan, selama ini konversinya cukup tinggi, Bali wilayahnya kecil, alih fungsinya bisa sampai 200 hektare per tahun,” ungkap Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Rai Suryawijaya kepada CNBC Indonesia, Senin (2/9/2024).
Karenanya sejak 2018 lalu, ia sudah menyarankan pemerintah untuk membuat riset sharing capacity di Bali sehingga bisa dihitung berapa idealnya. Pasalnya Bali merupakan pulau yang terlampau besar untuk 4 juta penduduk ditambah WNA yang tinggal di Bali seperti WNA Australia, Rusia, Prancis, Ukraina dan lainnya mencapai 60 ribu, sehingga kondisinya sangat ramai.
“Maka dari itu kami dulu wacanakan pemerintah buat kajian khusus untuk moratorium sebentar, karena pembangunan sarana akomodisasi pariwisata seperti vila muncul, new Moskow di changgu, new Moskow di Ubud dan beberapa tempat akan terjadi,” ucap Rai.
Di sisi lain, pemerintah harus konsisten dengan janjinya untuk membuat moratorium ini bisa berjalan dengan konsisten, bukan karena momentum Pilkada.
“Situasi ini perlu ditutup dulu, jangan liat sekarang aja penuh, yang dibangun ekosistem dulu yang urgent. Jangan sampai karena pilkada baru omong, setelah itu nggak konsisten mereka sendiri kasih izin bahkan ada oknum yang melanggar,” ucapnya.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf RI), Sandiaga Uno mengaku bakal melakukan moratorium alias menangguhkan izin pembangunan hotel untuk menjaga kualitas pariwisata di Indonesia, termasuk Bali bagian Selatan.
Sandi menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah menggodok sejumlah kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pariwisata di Tanah Air, yakni penghentian konversi lahan pertanian hingga moratorium pembangunan hotel dan fasilitas pariwisata lainnya.
“Ada beberapa kebijakan yang segera dirampungkan pemerintah, terutama melihat potensi kepadatan yang membuat situasi tidak aman dan tidak nyaman. Khususnya di beberapa destinasi di Bali Selatan dan beberapa destinasi lain di luar Bali yang mengalami permasalahan yang sama,” ujar Sandi dalam Indonesia Quality Tourism Conference di Bali, dikutip dari keterangan resmi Kemenparekraf RI, Senin (2/9/2024).
Meskipun keduanya terlihat mirip, sebenarnya ada perbedaan penting antara desa dan kelurahan, baik dalam hal fungsi, pengelolaan, maupun struktur pemerintahannya.
Desa
Desa adalah wilayah administratif yang biasanya ditemukan di daerah pedesaan. Desa memiliki otonomi lebih besar dalam mengatur wilayahnya sendiri dibandingkan kelurahan. Pemimpin di desa disebut “Kepala Desa,” yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum desa.
Desa memiliki lembaga-lembaga tradisional, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), yang membantu dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan desa. Dana desa juga dikelola secara langsung oleh pemerintah desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Kelurahan
Kelurahan, di sisi lain, biasanya ditemukan di wilayah perkotaan. Kelurahan tidak memiliki otonomi sebesar desa dan lebih banyak menerima kebijakan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pemimpin kelurahan disebut “Lurah,” yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat oleh bupati atau wali kota.
Tidak seperti desa, kelurahan tidak memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengelolaan anggarannya lebih dikendalikan oleh pemerintah daerah. Meskipun begitu, kelurahan tetap berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam hal layanan publik dan administrasi.
Walaupun desa dan kelurahan dua bentuk pemerintahan administratif yang sering kali dianggap serupa, namun memiliki perbedaan yang signifikan. Berikut rangkuman perbedaan desa dan kelurahan:
Definisi dan Status Hukum
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (Pilkades).
Sedangkan, Kelurahan, di sisi lain, adalah bagian dari perangkat daerah kabupaten atau kota yang berada di bawah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) dan ditunjuk langsung oleh bupati atau walikota.
Proses Pengangkatan Pemimpin
Kepala desa dipilih secara demokratis oleh warga desa melalui Pilkades, sedangkan lurah ditunjuk oleh bupati atau walikota. Hal ini mencerminkan perbedaan dalam proses pengangkatan dan status kepegawaian antara kepala desa dan lurah.
Status Kepegawaian
Kepala desa dan perangkat desa umumnya bukan pegawai negeri, kecuali sekretaris desa. Mereka bekerja secara swadaya dan mandiri. Sebaliknya, lurah dan staf kelurahan adalah PNS yang digaji oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota.
Wilayah dan Jumlah Penduduk
Desa biasanya memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan kelurahan. Desa umumnya berada di wilayah pedesaan dengan jumlah penduduk kurang dari 5000 jiwa. Kelurahan, sebaliknya, berada di wilayah perkotaan atau kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 5000 jiwa.
Perlu digaris bawahi, bahwasanya desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan usulan dan prakarsa pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah.
Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao menyoroti ketimpangan pembangunan yang terjadi antara negara berkembang dengan negara maju. Hal ini disampaikan Xanana dalam sambutannya di acara Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024.
Xanana menyadari, tantangan membangun Timor Leste pasca merdeka pada 20 Mei 2002 cukup berat. Pemerintah Timor Leste harus mempertimbangkan secara cermat apakah sistem politik dan ekonomi internasional yang ada saat ini sesuai dengan tujuan pembangunan Timor Leste.
Xanana kemudian mempertanyakan bagaimana negara-negara di belahan bumi selatan dapat mencapai potensinya. Ini mengingat negara berkembang seperti Timor Leste tumbuh di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kompleksitas, dan perubahan teknologi.
Menurut dia, dunia ini penuh dengan kemiskinan, ketimpangan, krisis lingkungan, dan penderitaan manusia yang meluas. Selain itu, terlalu banyak negara di belahan bumi selatan yang cukup kesulitan membangun ekonominya setelah mengalami periode kolonialisme dan eksploitasi global. Banyak juga negara kepulauan kecil yang memiliki keterbatasan akses untuk menjadi negara yang lebih maju.
“Bagian Selatan terus dieksploitasi oleh sistem global,” ujar dia dalam acara High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Senin (2/9/2024).
Pada saat yang sama, Xanana menilai bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi global telah mencapai tingkat yang tidak masuk akal. Dalam hal ini, 10 orang terkaya di dunia memiliki harta yang jauh lebih banyak ketimbang 3,5 juta orang miskin di dunia.
“Kita melihat konsentrasi kekayaan berada di tangan orang-orang kaya dunia, sedangkan ratusan juta orang dibiarkan menderita kelaparan ekstrim,” jelasnya.
Belum lagi, krisis perubahan iklim mengancam banyak negara, terutama negara-negara berkembang yang letak geografisnya berada di kepulauan. Mereka harus membayar dana yang lebih besar untuk mengatasi krisis tersebut. Negara-negara berkembang berjuang keras untuk mengurangi dampak perubahan iklim di tengah keterbatasan finansial dan teknologi.
Lantas, Xanana menganggap negara-negara di belahan bumi utara telah gagal memenuhi janji mereka berdasarkan Perjanjian Internasional untuk memberi dukungan keuangan dan teknis kepada negara-negara berkembang dalam mengatasi krisis iklim. “Kita perlu mengurangi dan beradaptasi dengan perubahan iklim,” imbuhnya.
Dengan begitu, Xanana pun berharap HLF MSP 2024 dapat menjadi forum memperkuat kemitraan antar negara-negara berkembang di belahan bumi selatan untuk memecahkan tantangan global. Kemitraan multipihak antar negara ini dapat membantu percepatan penyediaan pendanaan, transfer teknologi, dan pengembangan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengatasi berbagai masalah dunia yang begitu kompleks.
“Selain memimpin pertemuan kepala negara, presiden Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral dengan Liberia, Ghana, Zimbabwe dan Zanzibar,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers di sela dua forum itu, Senin, (2/9/2024).
Retno menuturkan dalam pertemuan itu, para pemimpin negara membahas mengenai peningkatan kerja sama di berbagai bidang. Di antaranya kesehatan, energi, infrastruktur, sawit, pertambangan, ekonomi biru, pariwisata hingga kerja sama pembangunan.
“Pada intinya membahas peningkatan kerja sama di berbagai bidang, antara lain kesehatan, energi, infrastruktur, sawit, pertambangan, ekonomi biru, pariwisata hingga kerja sama pembangunan atau development cooperation,” kata dia.
Retno mengatakan di sela IAF ke-2, dirinya juga melakukan beberapa pertemuan bilateral. Di antaranya dengan Menteri Luar Negeri Eswatini. Dalam pertemuan itu, dirinya menandatangani MoU mengenai bebas bisa untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas. “MoU ini akan mendorong peningkatan saling kunjung pejabat kedua negara,” katanya.
Selain itu, Retno juga bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Angola. Pertemuan itu membahas kerja sama ekonomi di bidang agroindustri dan perikanan serta rencana membuka kedutaan besar di Jakarta
Direktur Utama KPI, Taufik Aditiyawarman, mengatakan saat ini progres dari proyek GRR Tuban di Jawa Timur masih dalam proses lelang untuk rekayasa teknis, pengadaan, dan konstruksi (EPC). Adapun, Kilang Tuban dirancang untuk mengolah 300 ribu barel minyak mentah per hari, dengan mayoritas produksinya difokuskan pada bahan bakar minyak.
“Mengolah 300 ribu barel crude oil per hari, akan memproduksikan BBM, hampir 280 ribu barel per hari BBM,” kata dia dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, dikutip Senin (2/9/2024).
Selain BBM, kilang ini juga akan menghasilkan produk petrokimia yang penting untuk industri, seperti aromatik dan olefin, serta LPG. Proyek ini menjadi langkah strategis bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
“Sisanya adalah petrokimia. Petrokimia ada aromatik dan olefin crackers di sana untuk memproduksikan bahan baku petrokimia seperti high density polyethylene, low density polyethylene, polypropylene. Kemudian juga ada LPG. Nah itu semua kita lakukan untuk pertama pemenuhan kebutuhan BBM,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat dijabat oleh Bahlil Lahadalia meluruskan soal kabar hengkangnya perusahaan asal Rusia dari proyek kerja sama di Kilang Tuban ini.
Bahlil memastikan proyek strategis Presiden Joko Widodo tersebut masih tetap dikerjakan bersama mitra Rusia yakni Rosneft. Hanya saja, karena proyek ini terimbas sanksi Uni Eropa, maka terjadi negosiasi ulang.
“Bukan hengkang, tapi terjadi nego ulang karena politik di sana lagi belum clear,” kata Bahlil, Senin (29/7/2024).
Meski demikian, Bahlil mengakui tidak menutup kemungkinan adanya investor baru apabila Rosneft memilih untuk cabut dari proyek kilang Tuban.
“Itu beberapa alternatif-alternatif, tapi sampai sekarang masih tetap Rosneft,” kata dia.
Perlu diketahui, investasi untuk pembangunan Kilang Tuban ini diperkirakan mencapai US$ 21 miliar atau sekitar Rp 315 triliun (asumsi kurs Rp 15.000 per US$). Ini merupakan proyek patungan alias joint venture antara Pertamina (55%) dan perusahaan minyak asal Rusia, Rosneft (45%).
Berdasarkan data Pertamina, proyek kilang minyak ini ditargetkan bisa memproduksi BBM dengan standar Euro V dan menghasilkan 12,8 juta kilo liter (kl) per tahun, meliputi avtur 1,49 juta kl, diesel 5,2 juta kl, RON 92 5,95 juta, dan RON 95 0,16 juta kl.
Selain BBM, kilang Tuban ini juga ditargetkan bisa memproduksi 4,70 juta ton petrokimia per tahun, terdiri dari 1,3 juta ton paraxylene, 510 ribu ton styrene, 650 ribu ton LLDPE/HDPE, 1,16 juta ton polypropylene, 407 ribu ton sulfur, 500 ribu ton MEG, dan 173 ribu ton MTBE secara tahunan.
